Wabup Bengkulu Utara Tegaskan ASN Dilarang Terlibat Politik

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Memasuki tahun musim politik, yakni tahun 2019. Dimana, akan terselenggaranya Pemilihan Legislatif (Pilleg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Wakil Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, SE, selaku pembina sekaligus pengawas ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara. Menghimbau, agar ASN Bengkulu Utara dan OPD, dilarang terlibat politik, serta bersikap netral dalam Pemilu nanti.

“ASN Bengkulu Utara dilarang berpolitik, tidak ada istilah mendukung si “A” atau mendukung si “B”. Sudah diatur dalam regulasi yang jelas, ASN Bengkulu Utara harus bersikap netral, serta objektif dalam Pemilu. Ini guna, terciptanya pemilu yang damai dan kondusif,” ujarnya.

Arie pun menegaskan, ia selaku pembina dan pengawas ASN dilingkungan Pemkab Bengkulu Utara. Apabila, ada ASN Bengkulu Utara yang ketahuan terlibat politik, dengan mendukung, salah satu calon atau mendukung partai politik. Baik itu calon presiden maupun calon legislatif, akan diberikan sanksi tegas. Sesuai, dengan aturan yang berlaku, yang tertuang didalam Undang-undang ASN.

” Secara aturan, ASN Bengkulu Utara tidak diperbolehkan terlibat politik dan berkampanye. Jika, ada yang ketahuan akan diberikan sanksi tegas,” tandasnya.

Sementara Itu

Pernyataan Wabup Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, SE ini, mendapatkan kritikan pedas, dari salah satu Organisasi Masyarakat di Bengkulu Utara. Yang diketahui, lolos dan menjadi pemantau pemilu 2019, yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI.

Yakni, dari Ormas LAKI, yang disampaikan oleh Buyung Karim selaku Sekretaris, yang memaparkan. Apa yang diucapkan, oleh Wabup Bengkulu Utara, berbanding terbalik dengan keterlibatan ASN Bengkulu Utara sewaktu Pilkada tahun 2015 silam.

Dimana, banyak sekali ASN Bengkulu Utara yang terlibat politik, dengan mendukung salah satu calon, yang saat ini duduk sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bengkulu Utara.


Keterlibatan ASN Bengkulu Utara ini, tidak tanggung-tanggung. Yang terlibat, justru ASN Bengkulu Utara sekelas pejabat eselon II, yang namanya tidak ingin disebutkannya.

Dimana dalam kronologi pembuktian, jelas keterlibatan ASN ini. Sewaktu jumpa pers, di kantor Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Terkait, status pembenaran ijazah Sarjana Strata I, calon Wakil Bupati BU.

Saat itu ia tegaskan, dengan jelas ada salah satu ASN, yang turut hadir dalam jumpa pers tersebut. Yang mana, ASN itu mendukung pihak kubu Mi’an-Arie.

Bagaimana dengan hal tersebut, ia pun ingin mempertanyakan ketegasan regulasi aturan Undang-undang ASN, yang jelas tidak berjalan di Kabupaten Bengkulu Utara ini.

“Jika memang harus tegas, memberi sanksi ASN yang terlibat politik, mendukung salah satu calon, sesuai dengan regulasi Undang-undang ASN. Tolong juga dong, ingat memori sebelumnya. Semestinya, itu juga harus diberikan sanksi, meskipun waktu jeda sudah berlalu yakni sewaktu Pilkada tahun 2015 silam,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk Bawaslu ia pun menegaskan. Agar bersikap netral dalam mengawasi Pemilu, terutama adanya keterlibatan ASN dalam Pemilu.

Ia pun mengingatkan, jangan sampai kejadian serupa, sewaktu jumpa pers pembenaran ijazah salah satu calon wakil Bupati BU, terulang. Dimana, Bawaslu hanya tutup mata, adanya keterlibatan salah satu ASN pejabat eselon II dilingkungan Pemkab BU.

” Bawaslu Bengkulu Utara, harus berani dalam menegakkan aturan. Kalau tidak mampu dan banyak beban, serta adanya intervensi lebih baik mundur saja,” pungkasnya.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment