Dispendik Didesak Buat Surat Laporan Resmi, Terkait Tugiran
Budi : Bukan Rangkap Jabatan, Tapi Rangkap Pekerjaan

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rangkap jabatan alias rangkap pekerjaan atas dua pekerjaan institusi negara, yakni Tugiran yang merupakan fungsional guru di SMPN 3 Napal Putih. Kepala BKPSDM BU Setyo Budi Raharjo, tidak bisa mengambil sikap apa-apa, mengingat pihaknya mengaku belum menerima salinan atau laporan resmi dari OPD terkait yang menaungi ASN tersebut.

” Kami tidak bisa berstatemen lebih jauh soal dia (Tugiran,red) yang rangkap pekerjaan, bukan rangkap jabatan. Karena kami belum menerima surat resmi dari pihak Dispendik BU,” ungkap Budi

Sejauh ini, sambung Budi untuk kewenangan menegakkan disiplin PNS dan mengusut pelanggaran yang dilakukan oleh PNS itu, bukan hanya BKPSDM melainkan pihak Inspektorat. Jadi, sudah semestinya surat resmi diajukan oleh pihak Dispendik BU ke Inspektorat terlebih dahulu, baru setelahnya BKPSDM termasuk menjadi tim untuk melakukan evaluasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang bermasalah.

” Kita ini (BKP-SDM,red) sifatnya hanya bagian dari tim, bukan penerima laporan. Untuk itu, Dispendik diharapkan segera melapor ke Inspektorat terkait adanya ASN Fungsional guru yang merupakan bawahan langsung pihak Dinas tersebut, yang disinyalir tidak menjalankan secara maksimal tugas pokok dan fungsinya sebagai guru,” imbuhnya.

Menanggapi persoalan yang saat ini dihadapi oleh ASN Fungsional guru Tugiran, Budi berpendapat seharusnya hal tersebut tidak mesti terjadi. Seharusnya pekerjaan itu, cukup satu tidak usah banyak.

” Dia itu harusnya tau dirilah sebagai PNS, yang memiliki kewajiban. Terlebih lagi, dia kan lebih mengerti aturan, yang seharusnya tidak boleh dilanggar atau berbenturan. Coba bayangkan, dia guru yang tidak mendapatkan izin dari Kepala Dispendik untuk menjadi anggota Divisi Panwaslu, bagaimana dia menjalankan dua profesi sekaligus, apakah bisa?,” ketusnya.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat BU Dullah, SE ketika dikonfirmasi awak media, juga belum bisa mengambil tindakan apa-apa terkait soal Tugiran. Karena, pihaknya juga belum menerima surat resmi laporan dari pihak Dispendik BU.

” Saya menyarankan kepada Dispendik, agar segera membuat laporan resmi agar dapat ditindaklanjuti apakah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tugiran atau tidak. Namun sebelum itu, pihak Dispendik wajib menjalankan prosedur sesuai dnegan yang tertuang didalam aturan PP-53, yakni sebelum melapor ke Inspektorat, harus memberikan teguran tertulis kepada yang bersangkutan selaku ASN yang melanggar aturan, terlebih lagi aturan yang dilanggar tidak diindahkannya intruksi dari atasan langsung, yakni tidak dikeluarkannya surat izin rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk menjadi anggota divisi Panwaslu BU,” tandasnya.

Laporan : Effendi

Related posts

Leave a Comment