Denok : Hibah Kepada Lembaga Vertikal Itu Tidak Boleh, Tumpang Tindih Anggaran

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait penyaluran dana Hibah, terhadap lembaga penegak hukum di Bengkulu Utara, yang menggunakan dana APBD. Juga, mendapat sorotan dari Presiden Ormas Lekra Deno Andeska Marlandone.

Dimana, penyaluran dana hibah kepada lembaga hukum, yang notabenennya merupakan lembaga vertikal itu, tidak dibenarkan. Karena, terindikasi akan terjadi tumpang tindih anggaran, yang semestinya menjadi temuan BPK, lantaran dasar hukumnya tidak jelas.

 

“Sangat aneh, masa APBD membiayai lembaga vertikal, yang notabene sumber pendanaannya langsung dari APBN. Terjadi tumpah tindih anggaran tuh, dan sudah dipastikan ini akan menjadi temuan BPK, karena dasar hukumnya tak jelas,” ujar Denok.

Sementara itu lanjut Denok, memang didalam aturan Permendagri menyebutkan, penyaluran hibah diperbolehkan kepada lembaga. Namun, tidak untuk lembaga vertikal. Mengingat, selain lembaga vertikal memiliki sumber pendanaan APBN, juga lembaga tersebut merupakan lembaga penegak hukum, itu dapat berdampak pada keberpihakan pada penegakan hukum, yang terjadi di wilayah tersebut.

 

“Kalau hibah pada lembaga vertikal itu tidak diperbolehkan, sumber pendanaan itu tidak boleh ganda. Pertama, yang perlu di ingat Kejaksaan Negeri itu, lembaga vertikal di bawah kendali kejaksaan agung. Tentunya, sumber pendanaannya APBN yang sama sama diketahui di kejaksaan agung, semua sudah di plot untuk penggunaannya pada Dipa. Kemudian yang kedua, kok ada pekerjaan yang di tanggung biayanya oleh APBD?, masa APBN dibiayai oleh APBD, anehkan!,” tandasnya.

Perencanaan Bappeda Patut Dipertanyakan?

Untuk lebih jelasnya, ini patut di telusuri yang disinyalir, selain mengangkangi aturan juga adanya indikasi pengamanan, terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang terindikasi korupsi. Seyogyanya, pihak Bappeda dalam melakukan perencanaan, peruntukkan keuangan daerah itu, dapat membaca aturan dengan jelas, jangan justru dikangkangi. Sejauh ini, perlu sama sama diketahui, apa dasar pihak Bappeda dan juga termasuk didalamnya tim TAPD, menganggarkan pembiayaan untuk lembaga vertikal tersebut.

 

“Lebih sistematis ya temui orang BAPPEDA, tanyakan atas dasar apa, sehingga APBD boleh membiayai lembaga vertikal. Ini jelas ada indikasi, yang perlu sama sama kita telusuri, agar masyarakat tahu seperti apa pengelolaan pada pemerintahan saat ini,” dmeikian Denok.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment