Kategori: NASIONAL

Kabid Dan Suami, Pernah Lapor KPK Terkait Dugaan Korupsi Kegiatan Perikanan Rp. 1,7 M

redaksiRN

RubriKNews.com, LEBONG – Aneh pernyataan sang mantan Kabid Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong berinisial Da, yang mengatakan kegiatan di Dinas Perikanan Kabupaten Lebong, tidak ada yang bernilai Miliaran rupiah ternyata bohong. Hal ini terungkap, bahwa kegiatan di Dinas Perikanan Kabupaten Lebong ada yang bernilai Milyaran Rupiah, PPTKnya dia sendiri. Menariknya, kegiatan ini pernah di bahas di paripurna LPJ Anggaran Pertanggungjawaban Tahun 2017 oleh DPRD Lebong. Baca : https://rubriknews.com/istri-pelapor-dugaan-korupsi-rp-117-m-bantah-tudingan-suami/ Jauh lebih menarik lagi, bohongnya pernyataan Da yang saat ini menjabat sebagai Kabid Sosial di Dinas PMD-Sos Lebong, ternyata kegiatan ini pernah dilaporkannya…

Read More

Plt Kepala DTPHP Bantah Terima TPP Eselon II

redaksiRN

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Pemberian TPP yang disinyalir telah menyalahi aturan kepada Pelaksana Tugas (Plt), di OPD lingkungan Pemkab BU. Dimana, adanya dugaan tiga pejabat eselon III yang menjabat sebagai Plt menerima tunjangan TPP eselon II. Salah satu pejabat yakni Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten BU Kuasa Barus, membantah telah menerima tunjangan TPP tersebut. Hal ini ditegaskannya, ketika ditemui awak media diruangannya Kamis (26/4). ” Tidak dek, saya belum menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk tahun 2018 ini. Mengenai adanya informasi pemberian tunjangan terhadap saya…

Read More

Diduga Menyalahi Aturan, Kelebihan Bayar TPP Wajib Pengembalian

redaksiRN

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait adanya dugaan kesalahan dalam pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dilingkungan Pemkab BU, dimana 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt) menerima tunjangan TPP eselon II. Pakar Hukum dilingkungan Pemkab BU, menghimbau agar dilakukan pengembalian, lantaran kelebihan pembayaran tersebut jelas menyalahi aturan. ” Daripada di bongkar orang, lebih baik secepatnya lakukan pengembalian. Karena penerimaan TPP yang bukan semestinya diterima Plt tersebut menyalahi aturan, dan sangat salah besar,” ujar Andi Daniel. Sudah semestinya, verifikasi untuk Perbup dan SK terkait TPP ini harus dijalankan dengan…

Read More