Ups, Diduga Penyebaran APK Salah Satu Caleg Provinsi Gunakan Fasilitas Negara

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Penggunaan fasilitas negara, dalam menjalankan misi memasuki musim politik, di Kabupaten Bengkulu Utara. Baru baru ini, termonitor oleh awak media. Terlihat, di rumah dinas Bupati Bengkulu Utara. Dimana, salah satu baliho APK, berada di atas mobil plat merah, dan parkir di rumah, yang dikenal dengan istilah, Balai Daerah tersebut.

Namun demikian, pemandangan tersebut belum secara pasti. Apakah, APK milik salah satu calon legislatif Provinsi Bengkulu, Dapil Bengkulu Utara-Benteng. Atau, hanya baliho milik salah satu OPD, dilingkungan Pemkab BU. Pasalnya, jarak pengambilan gambar cukup jauh, dan terlihat samar-samar.

Pantauan dilapangan, kondisi tersebut juga menjadi perhatian, pihak Bawaslu Bengkulu Utara. Ketika dikonfirmasi, salah satu komisioner Bawaslu BU Tri Suyatno, mengatakan. Pihaknya saat ini, tengah melakukan pengecekan lebih jauh. Selain itu juga, tengah melakukan pengumpulan data dan keterangan. Untuk pembuktian sendiri, belum bisa dilakukan. Mengingat, ini berada di salah satu rumah dinas Kepala daerah BU.

“Kami lagi mengumpulkan data, dan akan meminta klarifikasi ke pihak, yang memiliki penglihatan, terkait informasi tersebut. Kami sendiri, belum akan mengklarifikasi kepada Bupati. Karena, menimbang masih melakukan pengumpulan data data, dan keterangan. Jika nanti terbukti, adanya penggunaan fasilitas milik negara oleh salah satu caleg. Maka, akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Bawaslu Tunggu Laporan Masyarakat

Sejauh ini, penyelidikan masih terus dilakukan. Sembari, menunggu adanya laporan resmi pengaduan masyarakat, yang masuk terkait hal tersebut. hal ini disampaikan oleh Komisioner Bawaslu BU, Tri Suyanto, kepada awak media.

“Kita tetap menyikapi serius informasi ini, namun demikian akan lebih bagus jika adanya pengaduan resmi yang masuk dengan menyertakan bukti yang lengkap. Hal tersebut, agar dapat mempermudah kita melakukan penindakan, mengingat saat ini peraturan sudah jelas di paparkan. Bahwa penggunaan fasilitas negara, sangat dilarang keras,” tandasnya.

Untuk diketahui, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h berbunyi, Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment