25 Milyar Dana Hibah KPUD Tahun 2019 dan 2020, Dilirik Tipidkor Polres Bengkulu Utara

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Pengelolaan anggaran dana hibah tahun 2019 dan 2020 di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bengkulu Utara, informasinya dilirik Unit Tipidkor Sat Reskrim Mapolres Bengkulu Utara. Diduga kuat, pengelolaan anggaran sebesar Rp. 25 Milyar tersebut terindikasi penyimpangan. Yang mana, pengusutan indikasi korupsi ini, terlihat telah dilakukannya pemanggilan terhadap salah satu staf KPUD Bengkulu Utara, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Diketahui, pemanggilan ini sendiri telah dipenuhi oleh pihak KPUD Bengkulu Utara pada Selasa (2/6) di ruang unit Tipidkor Mapolres BU. Sesuai dengan surat panggilan dengan nomor B/214/V/Res.3.3/2020/Reskrim dengan perihal permintaan keterangan dan dokumen dengan tanggal surat tertanggal 29 Mei 2020, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen PPK) KPU Bengkulu Utara.

Didalam surat panggilan tersebut, disebutkan pada poin kedua bahwa pihak unit Tipidkor Sat Reskrim Mapolres BU, sedang melakukan tugas penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan anggaran dana hibah, yang diterima pihak KPUD BU yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Kabupaten Bengkulu Utara.

Pada poin ketiga, pihak Unit Tipidkor Sat Reskrim Mapolres BU menjelaskan, maksud dan tujuan pemanggilan yang sekaligus menetapkan waktu dan tempat pemanggilan. Dimana, pemanggilan ini sendiri didalam surat disebutkan, untuk kepentingan penyelidikan dan pengumpulan dokumen.

Menanggapi hal ini, pihak KPUD Bengkulu Utara yang ditemui langsung awak media, Ketua KPUD BU Roges Mawansyah selaku kuasa divisi keuangan dan Sekretaris KPUD BU Samsul Bahri enggan untuk berkomentar banyak soal pemanggilan tersebut. Dikatakan Roges, pihaknya untuk masalah ini masih “No Comment”. Namun yang jelas ditegaskannya, sejauh ini pengelolaan anggaran di KPUD BU sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya no comment dulu soal itu, yang jelas pengelolaan anggaran KPUD BU sesuai dengan aturan,” ujar Roges.

Ditambahkan oleh Sekretaris KPUD BU Samsul Bahri, bahwa pengusutan yang dilakukan oleh Tipidkor Sat Reskrim Mapolres BU, baru pemanggilan pertama. Dan itu menurutnya, masih dugaan mereka (Polisi,red). Kendati demikian, Samsul berharap kepada awak media, agar masalah ini tidak perlu di ekspose, mengingat akan mengganggu tahapan Pilkada yang rencananya akan dimulai 15 Juli 2020 ini.

“Kalau bisa tidak perlu di ekspose, karena ditakutkan akan mengganggu tahapan pilkada yang akan dimulai tanggal 15 Juli 2020 ini. Karena, ini masih dugaan mereka (Polisi,red), dan tentunya saya juga untuk mengeluarkan komentar harus seizin dari Ketua KPUD BU. Saya juga mantan media, dan saya sangat menghormati profesi kawan-kawan (Jurnalis,red),” tandasnya.

Sejauh ini, untuk Pilkada dijelaskan lebih jauh oleh Samsul, pihaknya masih menunggu PKPU terbaru. Meskipun, pihaknya sudah menerima hasil rapat KPU, Mendagri dan Komisi II yang menetapkan Pilkada tanggal 9 Desember mendatang. Tetap saja, PKPU belum diterima. Kendati demikian, pihaknya sudah mempersiapkan jika Pilkada dimulai tanggal 9 Desember nanti, tahapan akan segera dimulai tanggal 15 Juli 2020 mendatang.

“Untuk tahapan sendiri pihaknya belum mengantongi PKPU, dan belum dilaksanakan rapat internal. Meski demikian, kami tetap monitor. Untuk penambahan dana, belum ada pembahasan dan perencanaan masih menunggu perintah,” terang Samsul.

Membenarkan hal ini, Kapolres BU AKBP Anton Setyo Hartanto, S.Ik melalui Kasat Reskrim AKP Jery Antonius Nainggolan, S.Ik disambangi di kantornya, membenarkan telah melakukan pemanggilan terhadap staf KPUD BU. Sejauh ini, pemanggilan baru sebatas, pengumpulan dokumen dan keterangan, untuk informasi perkembangannya pihaknya akan menginformasikan kepada rekan rekan media.

“Saya, membenarkan telah melakukan pemanggilan terhadap staf KPUD BU, untuk proses masih mengumpulkan dokumen, dan progres perkembangannya akan diberitahukan selanjutnya. Pengusutan ini sendiri, karena adanya laporan yang masuk ke kita,” singkat Kasat.

Sekedar mengetahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Bengkulu Utara, Bengkulu telah mengajukan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang kepada pemkab setempat sebesar Rp 31 miliar. Namun, yang disetujui oleh Pemkab Bengkulu Utara hanya Rp. 25 Milyar.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment