Terindikasi Penyimpangan, Anggota BPD Laporkan DD Batu Roto Ke Kejari Bengkulu Utara

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Selasa (29/6), Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batu Roto Kecamatan Hulu Palik Bengkulu Utara, datangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara, guna melaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Tahun 2018, 2019 dan 2020, yang dilaksanakan oleh Oknum Kepala Desa (Kades) Batu Roto.

Pantauan awak media, anggota BPD ini tidak hanya menyerahkan laporan ke Kejari BU, namun juga memberikan tembusan ke pihak Pemkab BU yakni Asisten I Setdakab BU, DPMD BU hingga akan menyerahkan tembusan tersebut ke pihak Kejati Bengkulu.

Hadi anggota BPD Batu Roto kepada awak media, menyebutkan. Pihaknya, melaporkan Kades lantaran adanya dugaan penyimpangan Dana Desa sejak tahun 2018, 2019 hingga 2020. Dugaan penyimpangan yang dilaporkannya, mulai dari dugaan penyimpangan dana pemberdayaan hingga pembangunan fisik dan pemeliharaan.

“Kami selaku pihak yang berkewajiban dalam pengawasab kegiatan di desa. Ia sengaja melaporkan hal tersebut, karena kades sudah kami ingatkan namun justru mengabaikan peringatan yang telah kami sampaikan sejak bertahun tahun lalu. Dalam hal ini, kami meminta pihak Kejari BU untuk dapat menindaklanjuti laporan kami, agar supremasi hukum di negeri ini dapat ditegakkan,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten I Setdakab BU Dullah, SE ketika dimintai tanggapan atas laporan tersebut, pihaknya menegaskan. Terkait permasalahan yang ada di desa Batu Roto, sangat menyayangkan jika memang apa yang disampaikan oleh anggota BPD ini, benar adanya. Dalam hal ini, ia pun mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), untuk dapat menindaklanjutinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pihaknya atas nama Pemkab BU menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya, masalah ini ke pihak penegak hukum tempat yang telah dilaporkan anggota BPD ini.

“Kami sifatnya membina, namun jika apa yang disampaikan anggota BPD telah memperingati kades ini, masih juga melaksanakan apa yang tidak semestinya. Kami menyerahkan sepenuhnya, masalah ini ke penegak hukum,” demikian Dullah.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment