Dugaan Mutasi Oleh Petahana, KASN Temukan Pelanggaran Bupati Bengkulu Utara

KASN RI Soroti dugaan mutasi diam diam BUpati Bengkulu Utara

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Menarik, terkait dugaan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Bengkulu Utara yang disinyalir memboncengi pengukuhan nomenklatur. Dari sekian banyak, adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan Bupati Bengkulu Utara pada mutasi Selasa (9/3). Pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI hanya menemukan satu pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Bengkulu Utara. Yakni, jabatan Inspektur Pembantu III yang dijabat oleh Basar, SE, dimana sebelumnya ia menjabat sebagai Kabid di Kantor Satpol PP Bengkulu Utara. Sehingga pihak KASN menegur dan meminta kepada Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an untuk melakukan pengembalian ke jabatan…

Read More

KASN Sebut Dugaan Mutasi Pemkab Bengkulu Utara Boncengi Pengukuhan, Belum Ada Izin Mendagri

KASN RI Soroti dugaan mutasi diam diam BUpati Bengkulu Utara

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait dugaan mutasi dan promosi yang dilakukan oleh Pemkab Bengkulu Utara, dalam hal ini diduga dilakukan dengan memboncengi dalih pengukuhan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni, Bappedalitbang, Sekretariat Dewan, BKAD, Sekretariat Daerah, Inspektorat, DPMPTSP dan Badan Kesbangpol BU. Pihak Pemkab BU, terindikasi bohongi pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Menariknya lagi, dugaan mutasi dan promosi pada pengukuhan nomenklatur ini, di klaim pihak KASN dari hasil klarifikasi, pihak Pemkab BU belum menerima izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Seperti disampaikan oleh Sumardi selaku Asisten KASN Pengawasan Bidang…

Read More

KASN : Pejabat Eselon II Wajib Diklat PIM

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim) bagi pejabat eselon II dilingkup Pemerintahan baik Provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota. Harus diwajibkan, untuk mengikuti Diklat Pim. Namun bagi para pejabat yang belum memiliki sertifikat Diklat Pim, pihak Pemerintah Daerah harus segera untuk mediklatkan pejabat-pejabat tersebut. Hal ini disampaikan langsung, oleh Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sumardi ketika dikonfirmasi awak media. “Pada dasarnya Diklat Pim ini wajib, bagi pejabat dilingkup pemerintah daerah,” kata Sumardi. Terkait dengan hal tersebut di Pemkab BU saat ini, masih banyak pejabat eselon II…

Read More