SK Diskominfo Bengkulu Utara, Belum Ditindaklanjuti Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara

Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Lagi-lagi, Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara terkesan abai atas permasalahan, yang ada di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara. Terlebih, permasalahan terkait regulasi hukum atau produk hukum, yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an, yang disinyalir tanpa melalui analisa hukum bagian hukum Setdakab Bengkulu Utara. Ini terlihat, ketika awak media mempertanyakan kepada Usman Wahid Siregar, SH selaku Kabag Hukum Setdakab BU, yang mana dirinya hanya menjawab tidak tahu. “Saya belum tahu seperti apa kelanjutannya, karena masih disibukkan dengan RAPBD Tahun 2020 ini,” ujar Usman. Disinggung lebih jauh,…

Read More

Miris, Dikonfirmasi Soal Intruksi Presiden Larangan Membuat Peraturan, Bagian Hukum Jawab Tidak Tahu

Rakornas

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dalam pembukaan Rakornas beberapa waktu lalu, mengeluarkan ultimatum tegas yang disampaikan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota. Dimana Ultimatum tersebut yakni larangan membuat aturan Perda, Pergub, Perbup hingga Perwali. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11) lalu. Yang mana alasan Presiden, Indonesia ini bukan negara peraturan, sehingga ultimatum tersebut ia sampaikan sebagai peringatan. Namun ironisnya, Bagian…

Read More