Sst, Hibah Fisik Pemkab Bengkulu Utara Ke Lembaga Penegak Hukum Dalam Tiga Tahun, Syarat Dipertanyakan?

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memberikan hibah baik perorangan maupun organisasi dan lembaga, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Namun untuk di Kabupaten Bengkulu Utara, ada yang janggal yang dilakukan oleh pihak Pemkab BU dalam memberikan hibah terhadap beberapa lembaga penegak hukum. Dimana, pemberian hibah tersebut, disinyalir kangkangi aturan Permendagri. hal ini disampaikan oleh salah satu Pimpinan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang enggan untuk disebutkan, baik ormasnya maupun namanya.

“Pemberian hibah oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, terhadap lembaga hukum di BU ini, syarat dipertanyakan?. Bagaimana tidak, dalam beberapa tahun ini, adanya indikasi pemberian hibah yang disinyalir kangkangi aturan,”ujarnya.

Ia pun membeberkan, anggaran dana hibah dalam APBD. Sejatinya, untuk menunjang capaian program pemerintah daerah, yang pelaksanaannya diatur oleh Permendagri No. 14 tahun 2016. Sayangnya, peruntukan dana ini kerap terindikasi disalahgunakan dengan berbagai modus. Terlebih, hibah ini disalurkan ke lembaga penegak hukum, yang dapat berdampak pada sikap keberpihakan.

“Seyogyanya, untuk lembaga penegak hukum. Penerimaan hibah, baik dalam bentuk uang maupun barang, secara umum semestinya tidak perlu dilakukan. Sebab, akan mengakibatkan sikap keberpihakan. Meski demikian, ada hal-hal khusus yang membuat hibah menjadi diperbolehkan. Misalnya, untuk kepentingan agama, seperti pembangunan masjid,” demikian narasumber.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment