SMSI, JMSI Dan Ormas Bersatu, Pertanyakan Dugaan Monopoli Anggaran Publikasi Di Bengkulu Utara?

BerandABengkulu.com, BENGKULU UTARA – Dua Organisasi Media di Kabupaten Bengkulu Utara, bersama dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) akan bersatu padu melakukan aksi di Kantor DPRD Bengkulu Utara dan Pemkab Bengkulu Utara. Hal ini, buntut dari mencuatnya adanya dugaan anggaran siluman untuk publikasi. Yang diduga, dimonopoli oleh oknum pejabat yang memiliki kepentingan.

Diketahui, aksi yang melibatkan Organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Kabupaten Bengkulu Utara. Beserta, Organisasi Masyarakat Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya yang ada di BU ini. Dijadwalkan, akan dilaksanakan pada awal pekan depan. Hal ini pun di sampaikan oleh Ismail Yugo Selaku Ketua Panitia Aksi gabungan Organisasi media dan Ormas beserta LSM.

“Pasca mencuatnya informasi adanya dugaan anggaran publikasi siluman, yang diperuntukkan untuk 4 media online, yang sama sekali tidak kita kenal dikalangan media di Bengkulu Utara ini. Kami, telah berkoordinasi dengan beberapa organisasi media yang ada di Bengkulu Utara, untuk kompak menyatukan pendapat, agar dapat mempertanyakan kejadian ini,” ujar Ismail didampingi Ketua JMSI Suheri Kasmudi.

Sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan klarifikasi terkait dugaan monopoli anggaran publikasi yang pertama kali mencuat, yakni di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara. Dalam aksi yang akan dilakukan ini, banyak hal yang akan ditanyakan dan dipertanyakan. Mengingat, sejumlah organisasi sebelumnya sudah sempat meminta dan berkoordinasi dengan pihak Pemkab BU, agar dapat mengalokasikan anggaran publikasi untuk rekan rekan media, yang ada di Bengkulu Utara. Namun, jawaban yang didapat justru tidak bisa diakomodir. Melihat dari kejadian dipenghujung tahun 2021, yang bersumber dari APBD Perubahan, apa yang disampaikan oleh pihak Pemkab sebelumnya, tentu ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa, bisa ada dugaan anggaran publikasi siluman di Sekretariat DPRD BU dan Sekretariat Pemkab BU serta sejumah OPD yang hanya terkunci untuk 4 media.

“Di Bengkulu Utara ini, jika mau dikumpulkan ada puluhan media, baik media cetak, TV hingga online. Jadi, apa maksud menganggarkan hanya untuk 4 media itu saja?. Tentu, ini sudah mengkebiri kawan kawan media yang ada di Bengkulu Utara. Padahal, media yang ada di Bengkulu Utara inilah yang selalu aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, dan membantu pemerintah untuk pembangunan di Bengkulu Utara. Namun, justru diperlakukan layaknya “Pecundang”. Ini sudah tidak bisa lagi dibenarkan, kami atas nama organisasi akan ambil sikap, tidak menutup kemungkinan akan berkoordinasi dengan APH tingkat Provinsi dan pusat, mengingat informasi adanya dugaan Kolusi dan Nepotisme dalam kejadian ini,” terang Ismail.

Ismail : Terkesan Mainkan Anggaran, Dewan Sejatinya Jangan Lukai Hati Masyarakat

Yang pasti ditegaskannya, persiapan aksi ini bukan untuk gagah-gagahan. Melainkan, untuk menunjukkan kepada Pemkab Bengkulu Utara dan masyarakat seluruhnya. Bahwasanya, media yang ada di Bengkulu Utara beserta Ormas dan LSM yang ada ini, benar-benar terkesan tidak dianggap. Selain itu, aksi ini juga sebagai kontrol sosial, agar kesewenang-wenangan yang ada di Bengkulu Utara. Yang diduga, dilakukan oleh oknum-oknum, tidak terlanjur melukai hati masyarakat. Terutama, para jurnalis dan ormas yang ada di Bengkulu Utara ini.

“Selain menyuarakan pendapat, sejumlah aksi akan mempertegas status jurnalis dan media serta ormas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Kepada Pemkab BU dan lembaga legislatif BU, diharapkan jangan hanya karena tekanan. Serta, adanya dugaan intervensi dari oknum pejabat, yang memiliki kewenangan di bidang hukum. Sehingga, terkesan mengkebiri rekan rekan media dan ormas yang ada di BU ini. Terutama, menyangkut alokasi anggaran publikasi yang menggunakan anggaran negara,” tegasnya.

Suheri : Hargai Kami Juga

Sementara itu, Suheri Kasmudi selaku Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bengkulu Utara sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia aksi ini. Ia pun berpendapat, aksi ini dilaksanakan, agar ada kejelasan dan kepastian. Supaya, polemik ini tidak semakin meruncing, pihaknya bersama organisasi lainnya, menilai unjuk rasa inilah yang diyakini menjadi pilihan solusi.

“Agar tidak timbul fitnah, kita meminta pihak Pimpinan DPRD BU segera membuka ke publik hal tersebut. Karena, kita semua perusahaan media butuh kepastian, terkait dugaan tersebut. Jangan hanya menjadi isu yang berkembang, tanpa kepastian. Kalo memang benar ada, kenapa hanya media tertentu saja yang dapat. Apa yang membedakan, media tertentu tersebut dengan media lain, yang ada di Bengkulu Utara ini,” singkat Suheri.

Sekedar memberitahukan, aksi ini bergerak dari lokasi Bundaran, Pusat Kota Arga Makmur, peserta aksi unjuk rasa akan berjalan menuju Kantor DPRD setempat, melewati Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Selain menyampaikan aspirasi, para jurnalis akan meletakan tanda pengenal dan alat jurnalistik tepat di depan kantor DPRD Bengkulu Utara.

Laporan : Yedi

Editor : Redaksi

Related posts

Leave a Comment