Sengketa Pemberitaan, Dewan Pers Beri Waktu Seminggu Hak Jawab Oknum Ustad

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait panasnya pemberitaan dugaan perbuatan tidak terpuji, sang oknum Ustad AK yang juga berprofesi sebagai guru agama di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Bengkulu Utara, di dua media online Bengkulu Utara. Yakni, media online Kilasbengkulu.com, dan Penarakyat.id. Ternyata, masalah pemberitaan masuk dalam sengketa pemberitaan yang diadukan oleh oknum Ustad melalui kuasa hukumnya Nuroni, SH ke pihak dewan pers. Alhasil, aksi oknum Ustad bersama kuasa hukumnya yang sempat terkesan mengkerdilkan pers, lantaran melakukan somasi secara sepihak tanpa melalui prosedur, berujung dengan sidang yang difasilitasi oleh Dewan Pers, diwajibkan memberikan hak jawabnya kepada dua media online dalam tempo waktu 1 Minggu atau 7 hari kerja.

Diketahui, tahapan sidang berlangsung secara Zoom Meeting atas undangan Dewan Pers, yang dihadiri langsung oleh Pengadu dalam hal ini Oknum Ustad dan Nuroni, serta teradu pemimpin redaksi atau penanggungjawab media online Kilasbengkulu.com dan Penarakyat.id. Kegiatan sidang sendiri, dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting pada Kamis (10/6) yang dimulai pukul 10.00 WIB dan selesai pada pukul 13.00 WIB. Dalam sidang ini, Dewan Pers menyampaikan perihal dengan pengaduan terhadap dua media online yang dalam pemberitaan tersebut, dituding telah merugikan oknum Ustad selaku pengadu, sehingga oknum Ustad keberatan atas pemberitaan tersebut, dan kemudian melakukan upaya penyelesaian ke pihak Dewan Pers.

Dari pantauan awak media, yang ikut menyaksikan sidang virtual tersebut, pihak Dewan Pers yang telah meminta pendapat dan bertanya kepada pengadu dan teradu, ditemukan bahwa. Pengadu mengakui pernah diwawancara oleh Teradu. Selanjutnya, Pengadu menyatakan tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menjelaskan peristiwa yang dialami Pengadu dalam pemberitaan. Ketiga, Pengadu telah menyampaikan somasi kepada Teradu melalui kuasa hukumnya. Teradu, mengakui memuat wawancara Pengadu hanya satu dari lima berita, yang diposting. Teradu, mengakui telah membuat judul yang terkesan menghakimi.

Menanggapi hal tersebut diatas, kedua pihak pengadu dan teradu yakni, oknum Ustad dan dua media online Bengkulu Utara sepakat menerima penilaian dan menyelesaikan masalah sengketa berita ini di Dewan Pers serta menyepakati proses penyelesaian pengaduan. Dalam kasus ini, kedua pihak diberikan kewajiban, untuk memenuhi petunjuk dari Dewan Pers.

Yakni, Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional, disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima. Selanjutnya, Pengadu memberikan Hak Jawab kepada Teradu, selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah ditandatanganinya risalah ini. Pengadu dan Teradu wajib mengacu kepada Pedoman Hak Jawab Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers No. 9/Peraturan-DP/X/2008). Teradu wajib memuat catatan di bawah Hak Jawab yang menjelaskan, bahwa berita awal yang diadukan dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Teradu wajib menautkan Hak Jawab dari Pengadu pada setiap berita yang diadukan, sesuai dengan angka 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yangmenyatakan “Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab”. Pengadu melaporkan kepada Dewan Pers bila pihak Teradu tidak mematuhi hasil penilaian Dewan Pers sesuai dengan Pasal 12 butir 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/PeraturanDP/VII/2017.

Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut Risalah ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab diunggah. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus ini di Dewan Pers yang diselesaikan secara etik dan tidak membawanya ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dilaksanakan. Terakhir, apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu pada butir 2 maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab.

Atas kejadian ini, Dewan Pers juga merekomendasikan kepada teradu yakni Media Online Kilas Bengkulu.com dan Penarakyat.id, agar segera mengajukan proses pendataan/verifikasi Perusahaan Pers ke Dewan Pers selambat-lambatnya enam bulan setelah penandatanganan risalah ini. Pimpinan Media online yang telah menjalani sidang sengketa ini, diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/PeraturanDP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, selambat-lambatnya enam bulan setelah penandatanganan risalah ini. Terakhir, media dalam menjalankan tugas jurnalistik, diwajibkan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012). Seperti yang ditegaskan oleh, anggota Dewan Pers Arif Zulkifli yang mengakhiri sidang dengan nasehat kepada dua media online ini.

“Saya harap, pak Edi dan pak Roni agar segera mengurus pendaftaran perusahaan medianya ke dewan pers, serta segera mengikuti UKW dan terakhir, fahami Undang Undang Pers, KEJ dan pedoman pemberitaan media siber,” tutupnya.

Sementara itu, baik Edi Yanto maupun Roni yang dikonfirmasi awak media, mengaku siap menjalankan apa yang menjadi petunjuk dalam risalah Dewan Pers Nomor : 55/Risalah-DP/VI/2021 Tentang Pengaduan oknum Ustad terhadap Media Siber kilasbengkulu.com dan Penarakyat.id. Hingga saat ini, sudah masuk hari ketiga pasca sidang, pihaknya masih menunggu hak jawab dari pihak oknum Ustad yakni sebagai pengadu. Pihaknya juga, akan menjalankan perintah yang diwajibkan kepadanya, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Hingga saat ini, kami masih menunggu hak jawab. Yang jelas, tertulis di risalah itu, wkatu tunggu kami hanya 1 minggu atau 7 hari kerja, jika dari pihak pengadu tidak memberikan hak jawab, kami tetap akan melaporkannya ke pihak Dewan Pers. Begitu juga sebaliknya, apabila pihak pengadu memberikan hak jawab dalam waktu dekat ini, akan langsung di unggah dan dilaporkan ke dewan pers, sesuai dengan petunjuk risalah tersebut,” demikian Edi dan Roni.

Baca berita terkait :

Tidak Terima Diberitakan, Oknum Ustad Bengkulu Utara Terkesan Diskriminasi Pers

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment