Pengadaan Masker Dan Vitamin C Desa Kota Agung, Sarat Muatan Korupsi

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Pemerintah Desa (Pemdes) Kota Agung Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, yang dipimpin oleh Kepala Desa Doni Iswandi, telah menjalankan realisasi dana bypass 8 persen untuk penanganan covid 19 didesa. Namun menariknya, dalam belanja masker dan vitamin yang telah dibagikan kepada 400 lebih Kepala Keluarga (KK), sarat dengan korupsi. Pasalnya, selain pengadaan masker terindikasi adanya mark’up harga, juga terindikasi adanya pengkondisian terhadap distributor.

Sayangnya, ketika awak media mencoba mengkonfirmasi kepada Kepala Desa Kota Agung Doni Iswandi, yang didatangi dikediamannya, ia tidak bisa ditemui lantaran tengah tidur siang, dan istrinya mengucapkan kepada awak media, bahwa dirinya tidak bisa diganggu jika tidur. Alhasil, awak media pun berhasil meminta tanggapan dari Sekretaris Desa Kota Agung Ramdan Fajri, yang ditemui di kediamannya. Kepada awak media, Fajri mengaku pengadaan masker di desanya berkisar 400 kotak lebih. Hal tersebut, disesuaikan dengan jumlah Kepala Keluarga yang ada di desanya.

“Iya, ada sekitar 400 kotak lebih pengadaan masker untuk Desa Kota Agung, yang dibagikan ke warga. Dimana, setiap Kepala Keluarga (KK) menerima 1 kotak,” ujar Fajri.

Disinggung, apakah warga hanya menerima sekotak masker untuk penanganan covid 19, yang menggunakan Dana Desa 8 persen tersebut. Fajri pun menyebutkan, tidak hanya masker, tapi juga ada pembagian vitamin, yang bergandengan dengan masker tersebut.

“Tidak hanya masker pak, tapi satu botol vitamin c juga dibagikan bersama dengan masker tersebut,” bebernya.

Ketika disinggung lebih jauh, berapa anggaran pengadaan masker dan vitamin, yang diberikan kepada masyarakat?. Ramdan menegaskan, dirinya tidak mengetahui persoalan yang melibatkan anggaran, karena kalau sudah bicara anggaran, itu sepenuhnya kewenangan Kepala Desa. Serta, ia pun menyarankan untuk bertanya langsung kepada Kepala Desa (Kades).

“Dana 8 persen itu sudah ada RAB nya, Kades itulah yang tahu. Saya tidak memperhatikan betul soal itu,” tandasnya.

Kemudian, mengenai mengapa desa Kota Agung tidak memiliki posko Covid 19?. Ramdan pun menyebutkan, bahwa keberadaan posko di Kantor Desa dan tidak menggunakan tenda, dengan alasan masyarakat terlalu jauh untuk ke Posko Covid 19. Sementara jelas disebutkan dalam petunjuk teknis, bahwa posko harus terpisah dari pelayanan administrasi desa, atau kantor desa.

“Kalau dahulu kami buat Posko di dekat Puskesmas, karena posisinya di dalam, jadi banyak masyarakat yang tidak tahu. Jadi dibuatlah di Kantor Desa, tidak masalah kata orang kecamatan,” kata Sekdes.

Sementara data terhimpun, berdasarkan informasi bahwa belanja barang pengadaan masker dan vitamin C yang dilakukan Pemdes Kota Agung, melalui pihak ketiga yang disinyalir pengkondisian yang dilakukan pihak pendamping desa.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment