Sebut Tidak Wajib, BKPSDM Ngaku Diklat PIM ASN Bengkulu Utara Terkendala Anggaran

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait ASN di Bengkulu Utara, terutama banyaknya pejabat eselon II dan III, yang belum mengantongi sertifikat Diklat PIM. Dimana sertifikat ini, merupakan kewajiban bagi ASN yang diamanahkan jabatan. Pihak BKPSDM Bengkulu Utara, mengaku sertifikat tersebut tidak wajib. Disinyalir, terkait hal ini pihak BKPSDM cueki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

“Kompetensi itu tidak begitu wajib,” Ujar Sahmad, yang merupakan salah satu Kabid di kantor BKPSDM BU.

Dijelaskan Sahmad, selain tidak wajib untuk pelaksanaan kompetensi ini, pihak pemerintah daerah Bengkulu Utara terkendala anggaran. Sementara, SKPD terkait sudah diingatkan. Namun, tidak satupun yang menganggarkan anggaran pelaksanaan untuk Diklat PIM ini.

“Kalau dibebankan di kantor BKPSDM Bengkulu Utara semua, untuk diklat PIM ini. Tentunya, akan berbunyi anggaran yang besar, dan itu tidak mungkin disetujui oleh pihak legislatif,” bebernya.

Untuk itu, terkait hal ini, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Meskipun sempat disinggung awak media, bahwa pejabat yang sudah dua tahun sesuai dengan regulasi yang ada, tidak juga mengikuti diklat PIM, tidak berhak menerima tunjangan tersebut. Pastinya, bukan kapasitasnya untuk menjawab hal tersebut.

“Soal itu, bukan wewenang saya yang menjawab. Karena soal berhak atau tidak berhak, itu aturan yang menyebutkan, bukan kami,” tandasnya.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment