Reskrim Polres Bengkulu Utara, Tindaklanjuti Indikasi Pungli Prona PTSL Desa Tanjung Raman

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA РTerkait dengan adanya indikasi pungutan  Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 oleh Kepala Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara (BU), yang jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 350 ribu hingga hampir mencapai jutaan rupiah. Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara, akan melakukan penyelidikan terkait adanya indikasi pungutan ini, yang dilakukan oleh kepala desa Tanjung Raman kepada warganya tersebut. Pasalnya, pihak Satreskrim Polres Bengkulu Utara telah menerima laporan permasalahan program PTSL di desa Tanjung Raman.

“Ya, untuk permasalahan ini, kami tengah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari beberapa pihak,” kata Kapolres Bengkulu Utara AKBP Anton Setyo Hartanto, S.Ik melalui Kasat Reskrim Polres BU AKP Jery Antonius Nainggolan, SIK

Jery menambahkan, bahwa pihaknya selain akan melakukan pemanggilan terhadap kepala desa, pihaknya juga akan memanggil pihak pihak berkompeten untuk mendalami permasalahan tersebut. Agar, bisa mengetahui apakah ada unsur pidana atau tidak.

“Untuk kasus ini kita akan melakukan pemanggilan terhadap Kades, selain itu kita juga akan memanggil pihak yang berkompeten untuk mendalami prmasalahan ini, guna nengetahui apakah ada unsur pidana atau tidak,” tukasnya.

Kepala BPN : Pungutan Hanya Boleh Maksimal Rp. 200 Ribu

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten BU Alfi Ritamsi, terkait dengan adanya dugaan pungutan dari kepala desa yang jumlahnya bervariasi dirinya mengungkapkan pihaknya tidak mengetahui hal tersebut, dan permasalahan tersebut dikembalikan kepada kepala desa, hanya saja berdasarkan SK tiga Mentri biaya yang boleh dipungut kepada warga hanya sebesar Rp 200 ribu.

“Kalau untuk pungutan yang dilakukan oleh Kades, kita tidak mengetahui. Yang jelas, untuk program PTSL ini sesuai dengan SK 3 Menteri hanya sebesar RP 200 ribu. Kalau lebih dari itu, kemungkinan hasil dari kesepakatan bersama antar warga,” ungkapnya.

Namun jika memang ada pungutan tersebut, lebih dari yang telah ditetapkan, Alfi Ritamsi pun menyarankan, agar kepala desa untuk mengembalikan biaya yang telah dipungut. Karena, hal ini jelas telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

“Pada dasarnya pungutan tidak ada, jika memang ada hal tersebut harus dikembalikan,” tandasnya.

Baca juga :

Dugaan Pungli Prona PTSL, Puluhan Warga Desa Tanjung Raman Geruduk Kantor Desa

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment