Pungutan Retribusi IMB Kecamatan Juga Syarat Dipertanyakan?

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait dugaan pungutan liar, terhadap pungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sejauh ini, terkendala dengan bermasalahnya payung hukum yang menaunginya. Ternyata, pungutan tersebut tidak hanya terjadi di Dinas PUPR Bengkulu Utara. Melainkan, juga ada pungutan retribusi IMB yang dilakukan oleh pihak Kecamatan, melalui program Paten. Hal ini terungkap seperti yang disampaikan oleh salah satu Ormas bengkulu Utara Budi Hermanto kepada awak media.

“Kenapa hanya pungutan retribusi IMB di Dinas PUPR saja yang menjadi sorotan, coba cek pungutan yang serupa yang dilakukan pihak Kecamatan melalui program Paten,” ujar Budi.

Budi pun membeberkan, ia berharap sorotan dugaan pungli juga dilakukan hingga tingkat Kecamatan. Mengingat, Kecamatan juga memiliki wewenang memungut retribusi IMB. Dimana, pungutan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan tersebut, pengurusan IMB yang mana luas IMB dibawah 200 meter persegi.

“Untuk 200 Meter Persegi pengurusan IMB, itukan wewenang kecamatan dalam memungut retribusinya. Maka itu, diharapkan pihak Satgas Saber Pungli BU juga mengusut hingga ke tingkat Kecamatan,” imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Inspektur Inspektorat BU Dullah, SE ketika dikonfirmasi terkait hal ini, juga baru tau. Ia pun berjanji, akan mencoba juga mengusut hingga tingkat Kecamatan, itupun dikatakan Dullah. Setelah, pihaknya emnganalisa dasar hukum pungutan tersebut apakah sudah dibenarkan atau tidak. Jika tidak, pihaknya memastikan akan memanggil 15 Kecamatan yang telah melakukan pengutan retribusi tersebut.

“Kita lihat dulu, seperti yang saya ungkapkan beberapa wkatu lalu. Kasus ini akan kami pelajari dulu, jika memang payung hukumnya tidak jelas dan dapat dinyatakan pungli. Kita akan langsung mengusut hingga tingkat kecamatan, karena juga telah melakukan pungutan tersebut,” singkatnya.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment