Nunggak Pajak Kendis Rp. 1,6 Miliar, Pemkab Didatangi UPTD PPD Kabupaten Bengkulu Utara

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Selasa (5/1), Pemkab Bengkulu Utara didatangi sejumlah pejabat Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Bengkulu Utara, lantaran tunggakan pajak Kendaraan Dinas (Kendis) yang sudah mencapai Rp. 1,6 Miliar. Kedatangan pihak UPTD PPD BU, yang dipimpin oleh Kepala UPTD Hefni Erel ini selain memberikan informasi tunggakan pajak kendis, juga memberikan informasi terkait program pembebasan denda kembali khusus kendis milik pemerintah yang sudah dimulai sejak Senin (4/1) dan berakhir pada 30 Juli 2021, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor P.408 BPKD Tahun 2020 Provinsi Bengkulu.

Hefni Erel Kepala UPTD didampingi Kanit Regident Ipda Fredi Simaremare, Novian dari pihak Jasa Raharja dan Drs. M. Rawi Kasi Penagihan Pembukuan dan pelaporan UPTD, menjelaskan. Bahwa, program pembebasan denda pajak khusus untuk kendis ini, merupakan program yang jarang terjadi. Maka itu, pihaknya sengaja meluangkan waktu mendatangi pihak Pemkab BU yang kebetulan disambut oleh Sekretaris BPKAD BU Masrup, guna memberitahukan terkait program ini. Agar, pihak Pemkab BU dapat segera menyelesaikan tunggakan pajak yang sudah mencapai Miliaran Rupiah tersebut.

“Kami seharusnya bisa bertemu dengan Asisten III Setdakab BU, namun karena yang bersangkutan tidak ada. Kami memberikan informasi ini kepada pihak BPKAD, agar dapat ditindaklanjuti lebih jauh. Hal ini kami nilai penting, mengingat tunggakan pajak kendis Pemkab BU sudah mencapai 1,6 Miliar,” ujarnya.

Efni menjelaskan, penghapusan denda pajak Kendis ini, bukan berarti penghapusan pokok pajaknya. Dimana, penghapusan ini hanya untuk dendanya saja, sementara pokok pajak yang tertunggak bertahun-tahun itu tetap wajib dibayarkan. Hal ini mengacu pada pergub nomor : P.408 BKAD 2020, yang dinilai merupakan kesempatan emas pihak Pemkab BU, untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendis yang ada. Ia pun menegaskan, bahwa program ini memiliki batas waktu hingga 30 Juli, dengan harapan Pemkab BU agar dapat memanfaatkannya sebaik mungkin.

“Tunggakan pajak kendis Pemkab BU itu sejumlah Rp. 1,6 M. Namun, jika Pemkab BU mengikuti program ini, tentunya ada pembebasan denda, yang setelah dihitung, Pemkab hanya membayar Rp. 1,2 Miliar. Kemudian, pihaknya juga telah menerima masukan dari pihak Pemkab BU terkait, tunggakan pajak kendis yang menjadi tanggungan ini, termasuk juga kendis yang dinilai sudah tidak digunakan lagi alias sudah rusak. Sehingga, supaya tidak menjadi beban agar segera mengajukan validasi terkait kendis yang sudah tidak beroperasi lagi alias rusak, agar dapat di lakukan penghapusan. Dari sini, akan mengalami pengurangan tunggakan pajak kendis Pemkab BU,” imbuhnya.

Disinggung terkait validasi, itu akan melalui mekanisme tersendiri. Dimana, ini juga akan dilaporkan ke atas untuk bisa dilakukan penghapusan. Seperti halnya, kendis yang sudah melewati tahun layak pakai. Hal ini tentunya, akan terus tercatat atau terbaca oleh sistem jika tidak segera dilakukan validasi. Maka itu, pihaknya meminta proaktif Pemkab BU, untuk segera menginventarisir kendis-kendis yang sudah tidak digunakan lagi, agar Regidentnya dapat dihapuskan atau tidak lagi masuk dalam sistem perpajakan.

“Kami tidak banyak meminta, agar pihak Pemkab BU proaktif dengan program Pemprov ini. Ini juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Pemkab BU, karena sistem akuntansi akan terpengaruh ketika Pemkab BU tidak melunasi pajak kendis ini. Terlebih lagi, ini sudah berlangsung bertahun-tahun silam. Jika tidak diselesaikan, tidak menutup kemungkinan, kami akan melaporkan ke pimpinan agar dapat diteruskan ke pihak BPK RI,” tegasnya.

Sementara itu, ditambahkan oleh Kanit Regident Polres BU Ipda Simaremare, kunjungan kali ini selain sosialisasi atas program ini, juga sebagai teguran secara lisan kepada pihak Pemkab BU, untuk segera menyelesaikan tunggakan pajak. Hal ini dikarenakan, tunggakan pajak kendis di Pemkab BU dinilai sudah cukup membengkak. Dan ini akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri, bagi UPTD ini untuk selalu mengingatkan.

“Yang jelas kami sifatnya mengingatkan, kami harap ini dapat segera diselesaikan,” tukasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala BPKAD BU Fitryansyah dikonfirmasi awak media, menyambut baik program ini. Ia pun mempertegas, akan segera menyurati dan memberitahukan seluruh OPD untuk dapat menyelesaikan tunggakan pajak kendis yang tercatat di OPD masing-masing. Baginya, program ini merupakan kesempatan emas, agar pencatatan di pemkab BU dapat lebih baik lagi.

“Kami harap semua OPD, dapat memaksimalkan dan memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang diberikan oleh pihak Pemprov Bengkulu ini. Program ini sangat baik, dan tentunya ini juga akan berdampak pada pencatatan akuntansi Pemkab BU, yang bisa menjadi lebih baik lagi,” singkat Fitri.

Laporan : redaksi

Related posts

Leave a Comment