KPUD Bengkulu Utara Sambut Audiensi ReDKOKO

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Relawan Demokrasi Kolom Kosong (REDKOKO) Kabupaten Bengkulu Utara, pasca di kukuhkan melakukan koordinasi dan audiensi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten setempat, Rabu (21/10). Dimana dalam audiensi yang disambut langsung di aula KPUD BU oleh Plt Ketua beserta komisioner KPUD BU ini, ReDKOKO menegaskan beberapa aspirasi, yang diantaranya penegasan atas keamanan surat suara di TPS pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Hal ini seperti disampaikan oleh Julisti Anwar selaku Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM relawan demokrasi kolom kosong Bengkulu Utara yang mengungkapkan beberapa poin aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut. Diantaranya, pihaknya meminta kepastian terkait dengan bagaimana jaminan keamanan suara kolom kosong di TPS pada saat pemilihan 09 Desember mendatang. Pasalnya, ia menilai bahwa dengan tidak adanya kewenangan Redkoko sebagai saksi secara hukum selain saksi paslon, yang diberi mandat untuk menjadi saksi di sebuah TPS dalam waktu pemungutan suara. Hal ini, membuat jaminan keamanan suara kolom kosong menjadi rawan. Pihaknya meminta agar KPU Kabupaten dapat melakukan koordinasi terkait persoalan tersebut, ke tingkat KPU yang lebih tinggi, baik KPU Provinsi maupun KPU RI.

“Kami harap adanya regulasi terkait, dengan kemananan suara kolom kosong ini. Ya, bisa dengan menempatkan saksi di TPS atau semacamnya,” ujarnya.

Ditambahkan Ketua Umum Redkoko Dedy Syafroni terkait pengawasan terhadap Pilkada mendatang, bahwa KPU yang sudah membuka pendaftaran untuk pemantau pemilu. Dimana, pemantau pemilu ini adalah tim yang juga memiliki wewenang di TPS selain dari saksi paslon yang diberi mandat. Diharapkan hal ini dapat berjalan sesuai dengan tupoksinya untuk memastikan kemanannya.

“Nah di sini kami berharap adanya respon dari masyarakat, untuk mendaftar sebagai pemantau pemilu. Kami dari tim Redkoko tidak bisa, karena syarat menjadi pemantau pemilu ini kan harus independen,” kata Dedy

Menanggapi aspirasi ini, Ketua KPU Suwarto mengatakan, bahwa sesuai dengan permohonan dari Redkoko. Pihaknya akan segera melakukan komunikasi kepada KPU Provinsi maupun KPU RI. Kendati demikian, apa yang menjadi harapan dari Redkoko tersebut terpenuhi atau tidak, pihaknya akan tetap menjamin Pilkada di Bengkulu Utara berjalan jujur adil dan transparan.

“Kami akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi maupun KPU RI. Tapi, tetap kami menjamin penyelenggaraan Pemilu di Bengkulu Utara berjalan jujur adil dan transparan, baik dari tingkat TPS, Kecamatan hingga Kabupaten,” imbuhnya.

Suwarto pun menjelaskan, bahwa memang secara hukum konstitusi tidak ada kewenangan Redkoko untuk menjadi saksi di TPS pada saat pemungutan ataupun penghitungan suara berlangsung, selain saksi paslon yang telah diberi mandat. Namun, pihaknya telah membuka peluang untuk masyarakat, agar mendaftar sebagai tim pemantau pemilu. Dimana, pendaftaran masih akan dibuka hingga 02 Desember 2020 mendatang.

“Namun pemantau pemilih ini harus independen. Dalam hal ini diatur dalam regulasi keputusan KPU nomor 296 tahun 2020,” demikian Suwarto.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment