Corengi Lembaga, Oknum Ketua Panwaslucam Ngaku Ke Atasan Dugaan Cabul Ada Unsur Dendam
Komisioner Sempat Usir Kuasa Hukum Korban

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait dugaan aksi pelecehan seksual yang melibatkan oknum Ketua Panwaslucam di Kabupaten Bengkulu Utara berinisial Iw, dengan selaku korban stafnya berinisial Ln. Pihak Panwaslukab BU merasa kecolongan atas kejadian yang mencoreng lembaga ini, alhasil seluruh komisioner Panwaslucam beserta staf dimintai klarifikasi terkait kejadian yang memalukan ini. Menariknya, dalam klarifikasi ini pihak Komisioner sempat tidak mengizinkan kuasa hukum Ln untuk mendampingi korban.

Berita terkait :

https://rubriknews.com/sst-dituding-lakukan-pelecehan-seksual-oknum-ketua-panwascam-akan-dipolisikan/

https://rubriknews.com/dituding-ngajak-bobok-bareng-berikut-bantahan-oknum-ketua-panwaslucam/

Ironisnya, pemanggilan klarifikasi ini terkesan terkondisikan. Bagaimana tidak, usai diklarifikasi pihak komisioner Panwaslukab BU tidak memiliki kesimpulan apa-apa, terlebih lagi untuk menjatuhkan sanksi berat kepada oknum yang telah mencoreng nama baik lembaga penyelenggara pemilu ini.

Pantauan dilapangan, panggilan klarifikasi ini dimulai sejak pukul 16.30 WIB Selasa sore, dimana system klarifikasi dilakukan pemanggilan satu persatu seluruh komisioner hingga staf Panwaslucam. Dalam pemanggilan klarifikasi, yang terlihat janggal korban tidka diizinkan didampingi kuasa hukumnya. Pemeriksaan keterangan ternyata memakan waktu tidak sebentar, tidak tanggung-tanggung hingga pemeriksaan sang oknum Ketua Panwaslucam baru selesai hingga pukul 21.20 WIB, dimana pemeriksaan memakan waktu mencapai 5 jam.

Ketika disambangi awak media usai melakukan klarifikasi, Ketua Komisioner Panwaslukab BU Titin Sumarni didampingi Komisioner divisi penindakan dan pelanggaran Tugiran, mengungkapkan bahwa klarifikasi ini belum dapat disimpulkan. Mengingat, hasil klarifikasi akan disingkronkan terlebih dahulu.

” Belum dapat kita simpulkan klarifikasi ini, nanti akan kita singkronkan dan pelajari dulu baru setelah dilaporkan ke Bawaslu akan kita ekspose,” ujar Titin.

Ditambahkan Tugiran, sedikit memberikan penjelasan baik dari keterangan korban pelecehan seksual hingga keterangan oknum Ketua Panwaslucam beserta staf. Kejadian ini berdasarkan keterangan oknum Ketua Panwaslucam disinyalir adanya unsur balas dendam, yakni dimana kuasa hukum korban merupakan kader dari Partai Hanura, yang mana pernah terjadi konflik dengan oknum Ketua yakni pihak kuasa hukum korban sempat tidak terima atas tindakan sang oknum selaku Panwaslucam, mencabut spanduk/baliho milik partai Hanura. Meskipun kejadian ini telah lama dan sudah selesai, namun sang oknum Panwaslucam mengisyaratkan bahwa kejadian pelecehan seksual ini ditunggangi oleh kuasa hukum korban.

” Kalau pengakuan Iw, kejadian pelecehan seksual ini ada yang menunggangi. Yakni adanya unsur balas dendam kejadian yang telah lampau,” bebernya.

Sementara disinggung seperti apa pengakuan dari staf yang pernah melihat dan mendengar atau mengetahui kejadian antara korban dengan oknum ini, yang diduga telah melakukan perbuatan tidak senonoh, semuanya menjawab tidak tahu dan terkejut atas terungkapnya kejadian dugaan cabul ini.

” Kalau staf tidak tahu atas kejadian ini, mereka terkejut karena yang mereka ketahui kejadian antara Iw dengan korban ini hanya masalah kehilangan ponsel milik oknum yang berujung ke laporan kepolisian, selebihnya tidak tahu,” jelasnya.

Disisi lain, pihaknya juga menerima pengakuan korban. Hanya saja pihaknya merasa ada kejanggalan atas kejadian ini, mengapa korban tidak melaporkan kejadian tidak senonoh ini ke pihaknya terlebih dahulu, jika memang benar sang oknum telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan alias tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin yang juga seorang pria beristri dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya yang masih lajang. Ini sangat disesalkan, lantaran akibat dari terpublikasinya informasi ini nama baik panitia pengawas telah tercoreng, sehingga atas kejadian ini pihaknya akan menyimpulkan dan menjatuhkan sanksi tegas jika ini terbukti. Terlepas nanti pihak korban melaporkan kejadian dugaan cabul ini ke pihak Kepolisian, itu akan menjadi ranah yang berbeda.

” Sangat kita sesalkan kejadian ini menjadi heboh, semestinya ini ia selaku atasan tertinggi di Kabupaten untuk keduanya dan Panwaslucam dapat mengetahui sebelum heboh seperti ini. Namun ibarat nasi sudah jadi bubur, saat ini kami hanya bisa pasrah dan mencari kebenaran dari kejadian ini,” pungkasnya.

Sementara itu, terkait larangan kuasa hukum korban mendampingi pada saat klarifikasi. Kuasa hukum korban Julisti Anwar, SH ketika dikonfirmasi tidak membantah hal tersebut. Dirinya sempat mempertanyakan itu, namun tidak digubris. Padahal terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami korban, dimana korban telah memberikan kuasa penuh kepada pihaknya, sudah seyogyanya korban layak didampingi oleh kuasa hukum atas apapun yang terjadi. Namun kejadian klarifikasi oleh pihak Panwaslukab, justru terkesan telah merendahkan profesinya sebagai pengacara.

” Iya benar dek, saya sebagai kuasa hukum sempat tidak idizinkan untuk mendampingi korban. Jujur sebenarnya saya tersinggung dengan sikap pihak Panwaslukab ini, namun demi kebaikan korban saya sedikit mengalah,” singkatnya.

 

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment