Azmi Kuari Bantah Galian C Miliknya Ilegal, Siap Dibuktikan

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Ternyata, dugaan ilegalnya kuari galian C milik Azmi, yang bergerak dibidang penyedotan pasir, disebut hanya bualan masyarakat desa, yang tidak mengetahui dokumen jelas dari berdirinya kuari ini. Hal ini disampaikan, oleh Rapi selaku pengelola kuari Azmi yang diketahui sebagai mertuanya tersebut.

“Siapa bilang kuari kami yang baru bergerak dalam satu tahun ini, ilegal. Semua itu kami tepis, tidak benar. Kuari kami ini, lengkap seluruh perizinannya,” ujar Rapi kepada awak media.

Kendati demikian Rapi mengakui, jika perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih tengah dalam proses dari pihak pemerintah provinsi Bengkulu. Dimana, untuk permohonan wilayah, pihaknya telah menerima penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu, tentang rencana lokasi Izin Usaha Pertambangan Komoditas Pasir Sungai Antas nama Perseorangan debngan nama Azmi. Yakni, diterimanya surat Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Revisi XV. Yang menjelaskan, bahwa surat tersebut bukan merupakan izin untuk kegiatan lainnya.

“Alhamdulillah, seluruh perizinan telah kami kantongi. Mulai dari pernyataan masyarakat, hingga perizinan terhadap instansi terkait. Untuk diketahui, izin UKL/UPL kami sudah memilikinya sejak tahun 2008 silam,” bebernya.

Sejauh ini, ia pun menegaskan dalam menjalankan usaha galian C ini, sudah memegang komitmen atas perizinan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah, untuk tidak membawa dampak apapun terhadap lingkungan sekitar dan ekosistem. Dan sejauh ini, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin usaha galian ini, dapat membantu masyarakat hingga pemerintah, dalam mensukseskan pembangunan baik didesa maupun di pemerintah.

“Kami disini sudah berupaya memberikan dampak positif kepada masyarakat, terlebih lagi untuk pembangunan. Tentunya, kami jelas ikut andil dalam hal menyalurkan material pasir, baik didesa hingga pemerintah. Untuk dampak sendiri, usaha kuari kami ini sudah dilakukan pengecekan oleh tim ahli dari pihak provinsi, dan hasilnya tidak benar apa yang diucapkan oleh segelintir masyarakat. Kami tidak mengharapkan, permusuhan ataupun adanya pertentangan ditengah-tengah masyarakat atas usaha ini. Kami harap, masyarakat dapat mengerti dan bersama-sama bersinergi ikut membangun dan mensupport,” imbuhnya.

Soal perizinan yang ditudingkan ilegal, ia pun siap menantang siapapun untuk membuktikannya. Jika apa yang disampaikan segelintir masyarakat, usaha galian C miliknya ilegal. Diharapkan, dapat dibuktikan. Untuk dampak, ia tidak akan bersikeras dengan masyarakat. Namun, ia berharap, agar masyarakat yang merasa terkena dampak atas kuari miliknya, dapat duduk bersama dan memberikan penjelasan ataupun menegur dirinya, jika ada yang terkena dampak atas galian C tersebut.

“Jika memang merasa ada dampak, monggo duduk bersama, dan jelaskan kepada kami atau tegur kami. Agar, kami dapat memperbaiki apabila ada kesalahan yang dinilai merugikan masyarakat. Selain itu, kami tidak ingin ada pertentangan ini, karena pertentangan seperti ini, dinilai dapat menghambat dan menimbulkan permusuhan. Apa salahnya hidup damai, dan saling berkomunikasi dengan baik, toh juga hasilnya akan positif kok. Yang pasti intinya, tolonglah masyarakat yang tidak suka ataupun merasa dirugikan, tolong datang kepada kami,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara Agusman, yang ditemui awak media membenarkan hal tersebut. Pihaknya selaku pejabat desa setempat, yang mengeluarkan rekomendasi, menilai apa yang disampaikan oleh pemilik kuari Azmi itu tidak ada salahnya. Jika memang ada masyarakat yang merasa dirugikan, diharapkan dapat duduk bersama. Pasalnya, didesa ini semua hubungan masyarakat adalah keluarga, dan untuk apa bermusuhan, hanya karena adanya provokasi dari segelintir orang yang memiliki sifat buruk manusia.

“Kami tidak tahu lagi harus berbuat bagaimana pak, soal menyikapi masyarakat yang anti akan galian C Azmi kuari ini. Padahal, kami sebagai pemerintah desa sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bijak. Dimana, kami berpegang teguh dengan posisi kami yang berada di tengah. Jika ada masalah, tentunya, kami mengedepankan azas musyawarah dan duduk bersama. Maka itu, saya menghimbau kepada masyarakat yang merasa dirugikan, agar dapat datang kedesa dan akan kami fasilitasi untuk duduk bersama. Atau lebih baik lagi, datang ke lokasi pemilik kuari langsung, dengan kami hadir pun siap untuk membahas, jika ada permasalahan yang perlu dibawa ke azas musyawarah,” sarannya.

Untuk diketahui sebelumnya, Ketua BPD Roni Pasla beserta beberapa masyarakat mendatangi kantor media, yang mengeluhkan dampak dari adanya galian C Azmi kuari yang membawa dmapak terhadap beberapa lahan milik masyarakat di bataran sungai. Selain itu, Roni Pasla juga telah menuding bahwa usaha galian C Azmi kuari ilegal tanpa mengantongi izin. Setelah diklarifikasi awak media, alhasil semua yang ditudingkan mengarah ke indikasi miss komunikasi masyarakat.

Sekedar mengetahui, Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pembagian kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota adalah: Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pemberian WIUP Batuan
Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya Sebelum memberikan WIUP, Menteri harus mendapat rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota dan oleh Gubernur harus mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Pemberian IUP Batuan
IUP terdiri atas: IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan finansial

Pemberian IUP Eksplorasi Batuan
IUP Eksplorasi diberikan oleh: a. Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai b. Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4-12 mil dari garis pantai c. Bupati/Walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai. IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan. Menteri atau Guberrnur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi. Gubernur atau Bupati/Walikota memberikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral batuan. Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dan wajib memenuhi persyaratan.

Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka

Pemberian IUP Operasi Produksi Batuan
IUP Operasi Produksi diberikan oleh: a. Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai b. Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk menunjang usaha pertambangannya. Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah pada WIUP. Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan mengusahakannya dengan membentuk badan usaha baru.

Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP. Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi dan menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi.

Apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik Ketentuan pidana pelanggaran ketentuan dalam UU No 4 Tahun 2009. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 Miliar. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 Miliar. Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100 Juta. Setiap orang yang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan Undang-Undang ini, dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200 Juta. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini berupa, peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, atau pencabutan IUP.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment