5 Perusahaan Tambang Batu Bara Bengkulu Utara, Terkesan Telantarkan Tenaga Kerja dan Armada Lokal

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Sedikitnya 5 perusahaan tambang batu bara, yang beroperasi di Kabupaten Bengkulu Utara, yakni PT Bengkulen Mining, PT Titan Wijaya, PT Injatama, PT Irsa dan PT Bama, disebut telah menelantarkan tenaga kerja lokal dan juga armada pengangkut milik masyarakat lokal. Dimana, kelima perusaan ini menggunakan tenaga kerja asing, yang diambil dari luar Bengkulu Utara. Hal ini dikeluhkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, yang merasa dikucilkan diwilayahnya sendiri. Ironisnya, jeritan masyarakat, terutama yang menggantungkan hidupnya pada skil menyetir kendaraan besar, hingga saat ini belum didengar oleh pemerintahan di kepemimpinan Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an.

Data terhimpun, masyarakat pekerja lokal menjerit. Lantaran kelima perusahaan batu bara tersebut, tidak mempekerjakan masyarakat lokal, justru mempekerjakan tenaga kerja dari driver mobil berikut kendaraannya dari luar Provinsi Bengkulu. Padahal, masyarakat lokal sangat menggantungkan hidupnya menjadi pengemudi, namun karena terkesan ditelantarkan menjadi merana. Berdasarkan hasil investigasi, kelima perusahaan tersebut mendatangkan pekerja dari luar sebanyak ratusan unit kendaraan.

Seperti disampaikan masyarakat, tenaga kerja lokal dan armada (Mobil Angkutan) yang ada di daerah provinsi Bengkulu, khususnya wilayah kabupaten Bengkulu Utara, kurang mendapatkan tempat di beberapa perusahaan. Pihak perusahaan juga kurang transparan, dalam penerimaan tenaga pekerja lokal. Kegiatan perusahaan, lebih banyak melibatkan Armada angkut maupun orang dari luar daerah dibanding orang lokal.

“Sangat disayangkan pihak Perusahan yang ada di kabupaten Bengkulu Utara, banyak menggunakan armada dan tenaga kerja dari luar daerah. Contohnya ada lima perusahaan tambang seperti berikut ini, PT. Bengkulen Mining, PT. Titan Wijaya, PT. Injatama, PT. Irsa dan PT. Bama,” kata sumber yang namanya enggan untuk ditulis.

Sumber pun menjelaskan, ratusan armada angkutan beserta driver atau supirnya berasal dari luar Kabupaten Bengkulu Utara. Sehingga, masyarakat yang menggantungkan hidup dan kesejahteraan keluarganya sebagai supir menjadi merana. Melihat peristiwa ini tidak kunjung tuntas, maka sebagai warga BU, ia berharap kepada pihak terkait dan pemerintahan Bupati BU Mian serta lembaga Dewan pimpinan Sonti Bakara, SH, dapat secepatnya membuat perda khusus yang mengatur terkait armada maupun tenaga kerja, yang ada di perusahan wilayah kabupaten Bengkulu Utara.

“Kuat dugaan Armada angkutan dan tenaga kerja dari luar Kabupaten Bengkulu Utara, yang ada di perusahan – perusahaan tersebut, tidak membayar pajak disini. Maka itu saya mengusulkan, agar pemerintah dapat menjamin kehidupan kami, dengan adanya Perda khusus yang mengatur terkait armada angkutan dan Perda tenaga kerja lokal,” imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan BU Nur Imansyah, mengatakan. Pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan komentar, terkait jalan yang dilalui oleh mobil-mobil besar, yang digunakan oleh perusahan-perusahan pengangkut batu bara. Karena, jalan yang dilalui bukan wewenang pihak Dishub BU.

“Rasanya salah jika mengambil komentar kepada saya, karena saya tidak ada kaitannya dengan masalah tenaga kerja dan kendaraan besar, yang digunakan oleh perusahaan batu bara di BU. Karena, jalan yang digunakan merupakan jalan milik negara, dibawah kewenangan Provinsi Bengkulu,” singkatnya.

Disisi lain, menanggapi jeritan masyarakat lokal yang tidak dipekerjakan oleh 5 perusahaan tambang batu bara. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi BU Fahrudin, menerangkan. Bahwa, pihaknya dalam masalah ini hanya sebagai fasilitator. Namun demikian, pihaknya akan membantu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Bengkulu Utara ini, dengan mamanfaatkan para investor yang mendirikan perusahaan di BU. Mengenai yang terjadi terhadap lima perusahaan, pihaknya akan segera mengambil sikap. Sejauh ini, pihaknya sudah kerap menerima keluhan dari masyarakat lokal, mulai dari organisasi angkutan maupun tenaga kerja dan armada.

“Saya akui, saya sudah sering menerima keluhan ini. Mengenai masalah ini, saya akan mengambil sikap, dengan menyurati pihak perusahaan mulai dari bidang perkebunan, tambang, galian C maupun perusahaan lainnya, untuk menggunakan tenaga kerja dari dalam daerah, terutama dari wilayah domisili perusahaan tersebut. Hal ini akan saya tegaskan, karena sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, maka bantuan para investor di BU menjadi atensi kami. Yang diharapkan, dapat meminimalisir pengangguran. Sementara untuk Peraturan Daerah (Perda) mengenai tenaga kerja, saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala daerah,” demikian Fahrudin.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment