Warga Desa Talang Ginting, Ngaku Dipungut Biaya Persalinan Jampersal Oleh Oknum Bidan

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Jum’at (29/10), pihak Kecamatan Air Besi dan Puskesmas Dusun Curup melakukan sosialisasi larangan masyarakat melakukan persalinan, yang menggunakan dukun. Sosialisasi ini dilaksanakan, di kantor desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi Bengkulu Utara. Menariknya, dalam sosialisasi ini terungkap dugaan pungutan liar (Pungli), yang dilakukan oleh oknum bidan berinisial Me. Dimana, terungkapnya dugaan pungutan ini, setelah masyarakat yang hadir mengutarakan alasan, memilih bersalin ke dukun ke timbang ke bidan atau Puskesmas.

Pantauan awak media dilapangan, suasana sosialisasi berlangsung panas. Yang mana, beberapa warga yang hadir yang notabenennya ibu ibu hamil dan menyusui. Mengutarakan, kekecewaannya terhadap pelayanan bidan desa berinisial Me tersebut. Yang mana, beberapa keluhan yang diutarakan oleh warga diantaranya, buruknya pelayanan oknum bidan terhadap masyarakat dalam hal persalinan. Kemudian, setiap persalinan dan pengecekan kandungan di posyandu, ternyata itu dihitung setiap pertemuan di Posyandu dinilai oleh oknum bidan dengan tarif Rp. 25 ribu. Dan uang penarikan tersebut, dibebankan setelah warga bersalin, yang nominalnya bervariasi setiap warga, mulai dari Rp. 450 ribu hingga Rp. 500 ribu.

Melihat kondisi ini, menjadi alasan warga lebih memilih bersalin dengan dukun. Lantaran, tarif untuk biaya persalinan tersebut tidak sebesar dengan yang dipungut oleh oknum Bidan desa tersebut. Hal ini seperti dilontarkan, oleh Iche dan Kumis yang menceritakan, bahwa dirinya dimintai uang sebesar Rp. 450 ribu dan Rp. 500 ribu, setelah persalinan terjadi.

“Iya pak, makanya banyak warga disini lebih memilih bersalin ke dukun. Dikarenakan, biayanya yang murah. Maklum pak, kami ini kebanyakan bukan warga yang mampu. Karena, jika bersalin ke bidan atau puskesmas. Kami dimintai uang, yang berdasarkan penegasan oknum bidan tersebut, uang ini mengacu pada aturan baru. Yang lebih membuat kami malas lagi untuk ke bidan desa ini, pelayanannya kami nilai kurang baik pak. Makanya, kami lebih memilih ke dukun saja,” ujar Iche dan Kumis yang dibenarkan oleh warga lainnya.

Menanggapi hal ini, terlihat jelas baik itu Camat Air Besi Novi maupun Kepala Puskesmas Dusun Curup dr. Sarizki, terkejut dengan pengakuan warga tersebut. Kendati demikian, dalam pertemuan yang mengungkap adanya dugaan pungli, pada program persalinan yang sejatinya di biayai oleh negara, melalui program Jampersal tersebut. Oknum Bidan Me, tetap menepis bahwa dirinya mengakui mengambil uang. Dikarenakan, untuk kebutuhan obat-obatan. Pasalnya, obat-obatan yang tersedia di Puskesmas sedang dalam kondisi kosong.

“Makanya, saya ambil uang itu, bukan pungutan. Tapi uang itu merupakan obat, yang diluar tanggungan puskesmas,” singkatnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Puskesmas Dusun Curup ditemui awak media usai sosialisasi, tidak menampik pungutan yang terungkap dari masyarakat tersebut. Ditambah lagi, munculnya keingian masyarakat, agar bidan desa berinisial Me itu diganti. Hal ini ditegaskannya, akan menjadi pertimbangan internalnya.

“Iya saya baru tau juga, adanya pungutan. Makanya ini sudah kita clearkan, karena program persalinan ini bebas biaya alias gratis. Jika pun ada pungutan, itu sudah dijelaskan sama bidannya tadi. Mengingat, ketersediaan obat di Puskesmas yang ditanggung untuk persalinan, dinilai sangat cukup dan tidak kekurangan,” kata Sarizki.

Lebih jauh Sarizki membeberkan, mengenai pungutan yang disebutkan masyarakat dalam sosialisasi sudah diclearkan, yang dijelaskan langsung oleh bidan. Yang pasti ditegaskannya, persalinan di Puskesmas itu gratis. Untuk persalinan normal jelasnya, itu tanpa ada sama sekali pungutan. Namun berbeda jika ada penyulit atau adanya kekurangan kontraksi dan pendarahan, itu jelas harus ada tindakan yang lebih dan harus dirujuk ke rumah sakit. Selain itu, jika ada penyulit itu ada tambahan obat, dan seperti yang dijelaskan oleh bidan Me mengenai pungutan yang dimaksud.

“Kadang, pasien yang minta agar pengobatan tambahan itu, ditangani oleh bidan tersebut. Sehingga, muncul biaya tambahan seperti itu. Lagian juga, itu juga sudah dijelaskan, bukan kepada pasien tapi kepada keluarga pasien,” bebernya.

Sarizki juga menjelaskan, sosialisasi yang berlangsung ini alhamdulillah terungkap kejelasan alasan masyarakat khususnya di desa Talang Ginting ini, masih mengikuti budaya lama, dalam persalinan. Yakni, menggunakan dukun beranak. Maka itu, sosialisasi ini dilaksanakan mengingat tingginya angka kematian ibu dan anak, belakangan ini. Sementara, untuk di desa Talang Ginting ini, tercatat dalam tahun 2021 ini, sudah ada 4 persalinan menggunakan jasa dukun beranak.

“Untuk itulah kami mensosialisasikan ini, karena pemerintah sudah ada program, persalinan di puskesmas itu gratis. Sehingga, warga tidak lagi perlu mengikuti budaya lama menggunakan dukun beranak. Hal ini kami sosialisasikan, guna meminimalisir angka kematian ibu dan anak disebabkan persalinan. Hal ini sudah disepakati oleh masyarakat setempat, meminta bidan diganti dan tidak lagi melahirkan menggunakan dukun, melainkan menggunakan tenaga medis,” demikian Sarizki.

Melihat hasil klarifikasi yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas, ada indikasi Kepala Puskesmas menutupi aksi dugaan pungli oknum bidan. Bagaimana tidak, hal ini jelas diungkapkan oleh Kepala Puskesmas, yang menandaskan bahwasanya pungutan yang diambil oleh oknum bidan, merupakan biaya obat di luar tanggungan puskesmas. Sementara menariknya, dalam sosialisasi ketersediaan obat disebutkan Kepala Puskesmas, stok tersedia dan tidak pernah kosong. Namun ironisnya, oknum bidan justru diduga menawarkan kepada pasien obat diluar puskesmas, dengan alasan obat di puskesmas kosong. Hal ini juga, yang dilontarkan oleh oknum bidan dalam sosialisasi tersebut.

Selain itu, yang terkesan janggal Kepala Puskesmas menandaskan kepada awak media, bahwa masyarakat desa Talang Ginting tidak pernah ada yang mengajukan program Jampersal. Padahal, masyarakat desa Talang Ginting yang mengaku dipungut uang persalinan oleh oknum bidan, masuk kategori keluarga tidak mampu, dan hal ini juga yang terpantau oleh awak media langsung.

“Masyarakat desa Talang Ginting, tidak ada yang ngajukan program Jampersal ya,” tutupnya.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment