Tidak Penuhi Aturan UU Pers, Kedua Media Diduga Milik Keponakan Bupati Mi’an Ilegal

Ketua SMSi Provinsi Bengkulu, Dukung Polisi Usut Ulah Dua Media Bengkulu Utara

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait adanya laporan salah satu anggota DPRD Bengkulu Utara Febri Yurdiman, atas dua situs berita online, yakni Detikpro.com dan Fokuswarta.com, yang disinyalir milik keponakan Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an berinisial An, dianggap telah membuat konten berita provokasi serta menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian. Kedua media online ini, diduga ilegal. Pasalnya, sesuai dengan Undang-undang Pers, dimana produk pers atau hasil kerja jurnalistik wajib berbadan hukum PT/Yayasan, mencantumkan alamat jelas redaksi, dan mencantumkan nama penanggung jawab dan struktur.

Sementara, kedua media ini justru tidak menampilkan serta memberikan informasi tersebut, dan membuat konten produk jurnalis, yang disebut menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian yang terkesan provokasi.

Ketua SMSi Provinsi Bengkulu Wibowo Susilo, menandaskan. media online/siber yang beritanya disebut produk pers atau hasil karya jurnalistik, apabila media tersebut berbadan hukum PT/Yayasan, mencantumkan alamat jelas redaksi dan mencantumkan nama penanggung jawab.

“Namun apabila situs online tersebut, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana UU Pers, resiko dari kontennya merupakan tanggung jawab pribadi dan biasanya dijerat dengan UU ITE, sebab bukan karya jurnalistik sebagaimana disebut dalam UU Pers,” ujar pria yang akrab disapa Mas Bowo ini.

Ia pun menjelaskan, bila produk pers yang resmi, dan mengikuti aturan Undang-undang UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, apabila ada produk atau konten yang mengalami perbedaan pendapat, itu pastinya akan menggunakan mekanisme yang telah diatur UU tentang Pers. Dimana, sengketa ini diselesaikan apakah dengan hak jawab sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) atau hak koreksi sesuai Pasal 5 ayat (3). Selain itu, cara lainnya adalah pihak yang merasa dirugikan, menyampaikan ke Dewan Pers untuk dilakukan mediasi sesuai Tupoksi Dewan Pers, menurut Pasal 15 UU Pers.

“Sepanjang sumber informasi jelas, apalagi perusahaan pers yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, karena status dan kedudukan hukumnya jelas, polisi tidak boleh menangani perkaranya sebelum ada keputusan dari Dewan Pers. Ini berdasarkan MoU Kapolri, Dewan Pers dan Kejaksaan,” jelas Bowo.

Namun, untuk kasus dua media online di Bengkulu Utara yang telah dilaporkan ke pihak Kepolisian. Pihak Dewan Pers jelas Bowo, dapat dipastikan tidak akan menangani atau memfasilitasi produk yang dinilai menyebarkan konten ujaran kebencian, fitnah serta bersifat provokasi. Karena, hal tersebut bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Sehingga dalam hal ini, pihak dari organisasi media online, mendukung penuh pihak kepolisian untuk mengusut website media pemberitaan yang bersifat ilegal, dan tidak sesuai dengan norma-norma yang tertuang didalam Undang-undang Pers.

“Kami dari organisasi media online, dukung polisi usut tuntas aksi yang tidak terpuji dari website media online yang tidak mengikuti aturan dewan pers. Harapan kami, seluruh media online yang bergerak di profesi jurnalistik, agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Karena, jika hal tersebut tidak diindahkan, dapat dipastikan konsekwensinya berurusan dengan hukum. Terlebih, jika produknya telah merugikan orang lain, individu, ataupun orang banyak,” demikian Bowo.

Polda Tanggapi Dua Situs Online, Yang Dilaporkan Anggota DPRD BU ke Polres

Disisi lain, menanggapi dilaporkannya dua situs online, yakni Detikpro.com dan Fokuswarta.com ke Polres Bengkulu Utara Polda Bengkulu. Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno S.Sos M.Si, angkat bicara. Pihaknya, memastikan akan memproses laporan, sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami akan memproses setiap laporan yang diterima, terkait laporan dua situs online tersebut, nanti kita pelajari dulu, apakah itu merupakan produk pers atau bukan. Jika itu produk pers sebagaimana diatur dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, maka kita akan lihat pelanggarannya dimana. Tapi, jika itu bukan produk pers, maka akan digunakan UU ITE, itukan nyebar di media sosial juga,” singkatnya.

Baca juga :

Dua Media Online Diduga Milik Ponakan Bupati Mi’an, Dilapor Polisi Disebut Tebar Fitnah Dan Ujaran Kebencian

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment