RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait dugaan permainan pengadaan seragam sekolah, di SMPN 1 Arga Makmur, semakin melebar. Bagaimana tidak, ternyata pengadaan seragam tersebut, pihak sekolah yang memang terkesan memaksakan, agar kegiatan ini di akomodir Komite. Sementara, semestinya pihak Komite ini sudah menyadari ini kesalahan. Namun demikian, Wakil Ketua Komite Syaiful Amri, yang sebelumnya terkesan mengelak, ketika di konfirmasi soal seragam, akhirnya buka-bukaan. Baca : Pengadaan Seragam Sekolah SMPN 1 Arga Makmur, Disinyalir Bermasalah Dikatakan Syaiful Amri, pada Senin (11/2), yang disambangi di tempat kerjanya. Yakni, Kantor Desa Karang Anyar I Arga…
Read MoreTag: Pungutan komite sekolah
Kepsek SMAN 2 : Peserta Didik tetap Ikut Ujian, Meski Belum Bayar Komite
RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 2 Arga Makmur Bengkulu Utara (BU) Drs. Kaman juga angkat bicara terkait pungutan komite, yang sebelumnya dilarang pihak Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Bengkulu menimbang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016, dan telah diizinkan oleh pihak Disdikbud Provinsi Bengkulu menurut versi pihak SMKN 2 Arga Makmur. (Baca : https://rubriknews.com/firdaus-ini-hasil-rapat-mkks-yang-disetujui-lakukan-pungutan-komite/ ) ” Kalau siswa peserta didik di SMAN 2 Arga Makmur akan tetap ikut ujian pada semesteran nanti, meski belum bisa membayar uang komite,” ungkap Kaman. Kendati…
Read MorePeserta Didik SMKN 2, Hanya Dipungut Uang Komite Dan Les Rp 150 RibuKetua Komite Mengakui Akan Menahan Nomor Ujian Semester, Jika Tidak Membayar Pungutan Komite
RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Menanggapi keluhan wali peserta didik soal pungutan liar, yang dinilai berani melakukan pungutan. Ketua Komite SMKN 2 Arga Makmur Admi Haryono, mengungkapkan, berani melakukan pungutan komite sekolah kembali, setelah adanya lampu hijau dari pihak sekolah, yang telah melakukan rapat dengan hasil diperbolehkannya pungutan tanpa berbenturan dengan hukum, sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2008, menimbang Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. ” Iya saya berani melakukan pungutan lagi, untuk membantu sekolah yang tidak terakomodir oleh dana BOS. Dan ini sudah kami rapatkan dengan wali peserta didik, dan…
Read More