RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Institusi Kepolisian Resort (Polres) Bengkulu Utara (BU) dibawah kepemimpinan AKBP Ariefaldi Warganegara, S.Ik sepertinya akan semakin memperketat pengawasan terhadap peredaran Minuman Keras (Miras) diwilayah hukum kerjanya. Hal ini sudah dikeluarkannya warning keras atas peredaran miras, Maklumat langsung Kapolres BU. Dalam hal ini, Kapolres BU mengeluarkan maklumat tentang larangan produksi dan peredaran miras diwilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Dimana maklumat tersebut berbunyi : 1. Produsen miras yang tidak dilengkapi dengan izin pihak berwenang agar segera menghentikan aktifitas produksinya. Untuk yang satu ini, pihak Mapolres…
Read MoreTag: bengkulu utara
Plt Kepala DTPHP Bantah Terima TPP Eselon II
RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Pemberian TPP yang disinyalir telah menyalahi aturan kepada Pelaksana Tugas (Plt), di OPD lingkungan Pemkab BU. Dimana, adanya dugaan tiga pejabat eselon III yang menjabat sebagai Plt menerima tunjangan TPP eselon II. Salah satu pejabat yakni Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten BU Kuasa Barus, membantah telah menerima tunjangan TPP tersebut. Hal ini ditegaskannya, ketika ditemui awak media diruangannya Kamis (26/4). ” Tidak dek, saya belum menerima Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk tahun 2018 ini. Mengenai adanya informasi pemberian tunjangan terhadap saya…
Read MoreDiduga Menyalahi Aturan, Kelebihan Bayar TPP Wajib PengembalianAndi Daniel : Dari Pada Dibongkar
RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait adanya dugaan kesalahan dalam pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dilingkungan Pemkab BU, dimana 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt) menerima tunjangan TPP eselon II. Pakar Hukum dilingkungan Pemkab BU, menghimbau agar dilakukan pengembalian, lantaran kelebihan pembayaran tersebut jelas menyalahi aturan. ” Daripada di bongkar orang, lebih baik secepatnya lakukan pengembalian. Karena penerimaan TPP yang bukan semestinya diterima Plt tersebut menyalahi aturan, dan sangat salah besar,” ujar Andi Daniel. Sudah semestinya, verifikasi untuk Perbup dan SK terkait TPP ini harus dijalankan dengan…
Read More