Sst, Diduga Ada Proyek Siluman, Pembuatan Drainase Milik Pemprov Bengkulu

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Di Kabupaten Bengkulu Utara tepatnya, didesa Senali Kecamatan Arga Makmur, diduga ada proyek drainase yang diduga proyek siluman. Pasalnya, proyek tersebut selain tidak memiliki papan informasi, juga kontraktor yang bekerja juga tidak diketahui. Hal ini diakui oleh salah satu pekerja yag ditemui awak media bernama Indra, yang tidka mengetahui perusahaan yang mempekerjakannya.

“Kami tidak tahu pak, kami hanya disuruh bekerja membuat drainase sepanjang 175 Meter. Mengenai, perusahaan apa dan siapa yang mempekerjakan kami, kami tidak tahu karena kami hanya diajak bekerja,” ujarnya.

Disinggung lebih jauh, sejak kapan pekerjaan ini dimulai dan kapan berakhir deadline pekerjaan ini dan mengapa tidak memasang papan informasi, Indar lagi-lagi menegaskan. Bahwa soal papan informasi, ia sama sekali tidak mengetahui, dan ia pun mengaku mungkin belum terpasang. Sementara, untuk pekerjaan dimulai sejak awal bulan November 2019 lalu, dan akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2019 ini.

“Kami hanya bekerja, dan diberi waktu sampai 20 Desember 2019 bulan ini. Kami mulai bekerja sudah sejak sebulan yang lalu,” bebernya.

Pantauan awak media, pekerjaan drainase ini sudha mencapai 70 persen, dimana material sempat menghalangi jalan, tanpa diketahui siapa yang bertanggungjawab, ini menjadi keluhan pengendara kendaraan dan juga masyarakat setempat. Kendati demikian, lantaran proyek ini membangun drainase, masyarakat pun berharap ini benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kades desa Senali Kecamatan Arga Makmur Nasrul Hadi, mengaku kepada awak media, bahwa proyek drainase itu milik Dinas PU Provinsi Bengkulu. Hal ini diakuinya, lantaran pihaknya menerima informasi langsung ketika proyek tersebut baru akan dimulai, dimana pemborongnya melapor ke pihak desa dan mengatakan itu milik dinas di Provinsi Bengkulu.

“Kalau pengakuan mereka, itu proyek dinas PU provinsi Bengkulu pak, saya juga belum mengecek lebih jauh,” ujarnya.

Lebih jauh Kades memaparkan, ketika disinggung seperti apa proyek tersebut tanpa papan informasi. Pihaknya menegaskan, itu dikatakannya tidak tahu, dan sejauh ini pihaknya belum memonitor hal tersebut. Terlebih lagi, jika proyek itu dikatakan proyek siluman, pihaknya enggan untuk berkomentar. Namun yang jelas, baginya siapapun yang akan membangun didesanya, pihaknya akan mendukung penuh, asalkan pembangunan itu membawa dampak positif bagi masyarakat. Jika masalah proyek siluman, silahkan ditanyakan lebih lanjut kepada pihak terkait atau kontraktornya langsung.

“Saya tidak tahu soal papan informasi, silahkan tanya kepada pihak terkait. Yang saya tahu, itu proyek pemerintah provinsi Bengkulu,” bebernya.

Warga : Jangan Korbankan Kami

Disisi lain, Iyan masyarakat setempat yang terkena imbas jalannya proyek itu, mengeluhkan. Jikalau hari hujan, rumahnya terkena imbas aliran air yang deras tersebut, dan juga material yang ada di pingir jalan itu, nyaris memakan badan jalan dan itu juga menjadi keluhan pengendara kendaraan. terlebih lagi, dengan kondisi jalan milik Provinsi Bengkulu ini, yang dalam kondisi rusak berat akibat dilalui oleh truck CPO milik PT Sandabi silam. Saat ini, kondisi jalan yang buruk ditambah lagi dengan adanya proyek yang tidak diketahui milik siapa tersebut, menjadi keluhan masyarakat.

“Kami tidak begitu mengerti dengan teknis pekerjaan proyek, karena kami masyarakat awam, namun yang jelas jika proyek drainase ini tanpa papan nama, apa namanya itu?. Terlebih lagi, proyek ini membawa dampak besar terhadap rumah kami. Kami harap pemerintah jangan seperti ini, jika ada kegiatan mbok ya jangan korbankan masyarakatnya dong,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pemasangan papan informasi nama proyek, merupakan implementasi asas transparansi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012. Dimana, mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara, wajib memasang papan informasi yang memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment