Puluhan Pejabat Bengkulu Utara, Disinyalir Belum Ikuti Diklat PIM

RubriKNews.com , BENGKULU UTARA– Seyogyanya seorang ASN terlebih yang sudah menyandang jabatan lebih dari dua tahun, sudah semestinya mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Kepemimpinan (Diklat PIM). Namun, puluhan pejabat di Bengkulu Utara justru tidak mengindahkan hal tersebut. Ironisnya lagi, ada juga pejabat yang sudah lebih dari dua tahun menyandang jabatan eselon II, justru tidak mengikuti diklat PIM sama sekali. Menimbang hal tersebut, puluhan pejabat Bupati Bengkulu Ir. Mi’an, kangkangi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen ASN.

Diketahui sejumlah pejabat di Bengkulu Utara tersebut, kebanyakan sudah menempati jabatannya lebih dari dua tahun. Belum juga mengikuti Diklat PIM, dan hal ini jelas melanggar pasal 54 tentang Persyaratan dan Pengangkatan ASN atas jabatan. Dimana pada huruf F, disebutkan. ASN harus memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar, kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil.

Dimana, pada ayat 4, persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pelaksana sebagai berikut. Pada huruf C, ASN wajib mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi. Selanjutnya, pada pasal 55, menyebutkan. Kompetensi Jabatan administrator, Jabatan pengawas, dan Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural. Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.

Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Selanjutnya, pada Pasal 80, menyebutkan. Penyesuaian dilaksanakan 1 kali untuk jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan. Yang mana, sesuai dengan PP 11 Tahun 2017, apabila tidak dalam dua tahun tidak mengikuti PIM, tidak berhak mendapatkan tunjangan jabatan.
Kalau sudah lebih dari dua tahun, tidak juga memiliki kompetensi PIM, wajib harus pengembalian.

Dalam hal ini, Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an dan Sekda Bengkulu Utara Dr. Haryadi, S.Pd, MM, M.Si terkesan pembiaran dalam penyusunan personil kabinet. Dimana mengangkangi aturan PP, diantaranya kabinet kebanyakan belum memiliki kompetensi diklat PIM yang merupakan diklat, yang mewajibkan seorang ASN, untuk mengetahui terkait pendidikan kepemimpinan.

Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, Kepala BKPSDM Bengkulu Utara Setyo Budi Raharjo dikonfirmasi baik via telpon maupun via pesan singkat tidak kunjung merespon. Begitu juga, Sekretaris BKPSDM BU Milono, belum juga merespon atas hal tersebut. Yang mana, pihak BKPSDM BU ini terkesan membiarkan, yang tidak mengingatkan para ASN tersebut.

Disisi lain, menghadapi fenomena ini anggota DPRD BU Juhaili angkat bicara, dan menghimbau, mengingatkan agar Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an jangan terkesan pembiaran. Mengingat ini, merupakan kewajiban dalam manajemen ASN dilingkungan Pemkab bengkulu Utara. Hal ini juga dikatakannya, wajib adanya kompetensi ini juga kan dapat bermanfaat bagi masyarakat, lantaran jika seorang pemimpin merupakan orang yang sudah pantas memimpin dan memiliki sertifikat kompetensi, tentunya Bengkulu Utara dapat mengarah ke yang lebih baik.

“Kita menghormati kawan kawan ASN, terlebih lagi yang telah diberikan amanah memangku jabatan. Namun seyogyanya, amanah itu harus juga memenuhi kriteris dan prosedur yang benar. Jangan hanya karena di percaya Bupati, aturan di kangkangi. Himbauan kami, sebaiknya bagi ASN khususnya pejabat eselon II dan III, segera penuhi kewajibannya sebagai pemimpin,” imbuhnya.

Pejabat Yang Sudah Dua Tahun Lebih Menjabat

Berikut nama-nama pejabat di Bengkulu Utara, yang sudah disetujui lebih dari dua tahun, belum memiliki Diklat PIM.

1. Budi Sampurno Kepala DPMD BU, Belum PIM II

2. Eka Hendriyadi Kepala Dinas Perhubungan BU, belum PIM II

3. Burman Kepala DPRKP BU, Belum PIM II

4. Heru Susanto Kepala DPUPR BU, Belum PIM II

5. Setyo Budi Raharjo Kepala BKPSDM BU, Belum PIM II

6. Adi Fitridin Kepala DPPKB BU, Belum Sama sekali lagi memiliki Sertifikat PIM

7. Margono Kepala Dispendik BU, belum sama sekali
PIM

8. Fachrudin Kepala Disnakertrans BU, Belum Diklat Pim

9. Alfian Kepala DLH BU, Belum PIM II

10. Zulkarnaen, SH, MH Kepala Dinas Perdagangan BU, Belum PIM II

11. Syamsuardi Kepala Dinkop BU, Belum PIM II

12. Suharto Handayani, Kepala Dinsos BU, belum PIM II 

13. Sugeng Kepala Dispenda BU, Belum PIM II

14. Junita Sekdis PPPA BU, belum PIM

15. Ramadanus , SE Asisten III, belum PIM II

16. Edi Subroto Asisten I, belum PIM II

17. Amra Juita Kepala DPPPA BU, Belum PIM II

18. Hendri Kisinjer Kepala Dispora BU, belum PIM II

19. Waluyo Staf Ahli, belum PIM II

20. Santoso Kepala Dinas Perikanan BU, Belum PIM II

21. Akmaludin Kepala Balitbang BU, Belum PIM II

22. Juhirjo Kasmu, Kepala Disdukcapil BU, belum PIM II

23. Agus Arifianto Kepala DKP BU, Belum PIM II

24. Sasman Sekretaris Dinas Perkebunan, Belum PIM sama sekali,

Camat Napal Putih, Ulok Kupai, Putri Hijau, Marga Saksti Seblat, Pinang Raya, Ketahun, Lais, Air Besi, Hulu Palik, Arma Jaya, Giri Mulya, Padang Jaya, belum memiliki semua dukungan PIM III

Laporan: Redaksi

Related posts

Leave a Comment