RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait alokasi anggaran dana Kelurahan di Kabupaten Bengkulu Utara, sepertinya mulai menuai masalah. Bagaimana tidak, hingga bulan Juli 2019, pihak ketiga pengadaan baju linmas ynag dialokasikan di dana Kelurahan menjerit. Pasalnya, hingga saat ini belum juga ada pembayaran. Padahal, dalam perjanjian yang di teken antara Kelurahan dan pihak ketiga, jatuh tempo pelunasan hingga 30 April 2019 silam. Hal ini pun diakui oleh pengusaha pihak ketiga, Nur yang mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima pelunasan pengadaan baju linmas bulan Februari 2019 silam.
“Iya mas, hingga saat ini kami belum juga menerima pelunasan pengadaan baju linmas lalu,” ujarnya.
Ia pun membeberkan, sejauh ini yang ia ketahui beberapa Kelurahan sudah melakukan pembayaran dengan dana pribadinya, namun untuk dua kelurahan belum juga melunasi pengadaan tersebut. Diantaranya, Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur dan Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara. Untuk sisanya, sduah membayar menggunakan dana pribadi.
“Kami tidak mengetahui prosedural birokrasi mas, yang kami tahu pihak Kelurahan menandatangani perjanjian akan melunasi pengadaan tersebut, paling lambat tanggal 30 April lalu. Namun hingga saat ini belum juga dilunasi. Dalam hal ini, kami nombok mas padahal pengadaan ini sudah menggunakan uang pribadi kami,” bebernya.
Pihaknya pun berharap ini dapat segera diselesaikan, karena sudah tertuang didalam perjanjian. Terlebih lagi, saat ini sudah jauh melewati waktu pelunasan, akan membawa masalah ini, ke jalur hukum.
“Rencananya, akan Kami bawa masalah ini ke jalur hukum, jika tidak ada kejelasan pembayarannya. Harapan kami, ini dapat selesai secara baik baik,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Lurah Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Sudarmanto, S.Ip, mengakui hal tersebut. Namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak, mengingat perjanjian itu bukan dirinya yang membuat. Pihaknya, akan melunasi pengadaan tersebut, jika nantinya dana kelurahan turun. Saat ini belum turun, jadi tidak bisa berbuat banyak.
“Saya tidak bisa berbuat banyak, dana belum turun mau pakai uang mana saya membayarnya. Saya tidak seperti Kelurahan Purwodadi yang bisa melunasi dengan menalangi dana pribadi. Jadi, saya akan melunasi jika dana tersebut sudah diturunkan,” singkatnya.
Sebelumnya, Diceritakan Eks Lurah
Seperti disampaikan salah seorang eks lurah sebelumnya, perintah kepada para lurah untuk mengadakan baju hansip muncul pada rapat bersama sejumlah pejabat eselon II, dan camat awal tahun lalu. Dalam rapat itu, para lurah diperintahkan untuk menyiapkan seragam hansip untuk pemilu nanti.
Saat itu disebutkan anggarannya diambil dari dana kelurahan, yang katanya tahun ini akan mulai dikucurkan. Karena kebijakan itu, lantas terjadi pergeseran anggaran pengadaan seragam hansip ke dana rutin kelurahan, dan posnya diambil dari dana kelurahan.
“Sebagai abdi negara, apapun perintah atasan kami siap. Bagaimanapun caranya, kami wajib penuhi. Mengingat waktu sudah mepet, kami diminta segera menyiapkan seragam tersebut sebab tanggal 12 Februari, para hansip akan dikumpulkan di kantor bupati dengan seragam lengkap. Karena anggaran belum ada maka kami terpaksa ngutang dulu,” ungkapnya.
Untuk harga satu stel seragam hansip sebesar Rp 800 ribu. Jumlah hansip masing-masing kelurahan berbeda sesuai dengan jumlah TPS. Tiap-tiap TPS ada 2 orang. Jadi di masing-masing kelurahan ada yang 24 orang sampai 40-an orang.
“Hitung saja satu stel Rp 800 ribu dikalikan jumlah hansip yang ada, jumlahnya bisa belasan bahkan puluhan juta. Di kelurahan kami saja total biaya Rp 19 jutaan lebih,” bebernya.
Lanjut dia, jika memang dana kelurahan bisa cair dalam waktu dekat dan biaya pembelian seragam hansip bisa diambil dari dana kelurahan, tentu tidak terlalu jadi masalah. Namun persoalannya, sampai sekarang belum bisa dipastikan apakah dana kelurahan bisa dipakai untuk rutin kelurahan atau tidak. Sebab informasi terbaru yang mereka terima, berdasarkan aturan, dana kelurahan tidak bisa digunakan untuk kegiatan rutin melainkan hanya untuk program pemberdayaan dan pembangunan fisik.
Terancam Dipolisikan
Selain itu, dana kelurahan juga belum ada kejelasan kapan akan dicairkan. Dan yang membuat para lurah cemas, galau dan was-was, gara-gara hutang pembelian seragam hansip ini bisa-bisa mereka dipolisikan jika tidak bisa melunasi hingga batas waktu yang dijanjikan.
“Untuk bisa mendapat hutangan membuat seragam hansip, saya harus menandatangani surat perjanjian kepada usaha tempat memesan barang yang isinya siap dilaporkan ke penegak hukum jika sampai tanggal 30 April tidak melunasi. Sedangkan saat ini belum ada kejelasan kapan dana kelurahan itu dicairkan. Perbupnya saja baru akan dibuat, sementara sekarang sudah masuk bulan Maret,” tutupnya.
Laporan : Redaksi
