Pengembangan Kasus Indikasi Korupsi Desa Tanjung Raman, Bisa Muncul Tersangka Baru

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait kasus indikasi korupsi yang menjebloskan Kepala Desa (Kades) Tanjung Raman Kecamatan Arga Makmur Bengkulu Utara, terancam ada tersangka baru yang bakal menyeret salah satu anggota DPRD BU serta pihak lain. Pasalnya, indikasi korupsi Kades Tanjung Raman yakni dugaan penggelapan dana Bumdes tahun 2017-2018, serta indikasi korupsi kegiatan fisik pembangunan kolam renang Tahun anggaran 2018, melibatkan beberapa pihak. Yang mana, salah satunya diduga adanya keterlibatan oknum di DPMD Bengkulu Utara, dalam hal pembuatan SPJ pelaporan kegiatan fisik pembangunan kolam renang senilai Rp. 460 Juta. Pasalnya, kegiatan ini hanya memiliki SPj belanja dana sejumlah Rp. 25 Juta. Sementara faktanya, Dana Desa Tahun 2019 tetap bisa cair tanpa SPj, disinyalir ada SPj yang tidak dibuat oleh perangkat desa ataupun TPK, melainkan dibuat oleh pihak lain yang terindikasi melibatkan oknum di DPMD BU.

Meski demikian, Kepala DPMD BU, Ir. Budi Sampurno, kendati SPJ tidak menjadi persyaratan pencairan Dana Desa sebelum ataupun tahun berikutnya. Tetap saja, SPj tersebut wajib dibuat dan dilampiri bukti belanja mulai dari kegiatan awal hingga selesai kegiatan. Yang kemudian, tetap dipegang desa yang nantinya akan berguna untuk kebutuhan audit.

“Jika melihat dalam penyelidikan jaksa, dari Rp 460 juta anggaran hanya ditemukan SPj belanja dana Rp 25 juta. Tidka heran, karena untuk persyaratan pencairan tiap tahap ataupun tahun berikutnya, tidak membutuhkan SPj melainkan hanya laporan realisasi anggaran. Hanya saja, SPJ kegiatan tersebut wajib tetap dibuat untuk kebutuhan audit. Kami sangat menyayangkan SPj kegiatan di desa Tanjung Raman ini tidak tuntas dibuat. Seharusnya memang ada tugas-tugas perangkat desa, namun mungkin saja terjadi jika memang pembangunan itu langsung dikelola oleh satu orang,” singkat Budi.

Sementara itu, Kejari Bengkulu Utara Elwin Agustian Khahar, SH, MH melalui Kasi Intel Denny Agustian, SH, MH ketika dikonfirmasi, apakah kasus penyidikan indikasi korupsi di desa Tanjung Raman tersebut bakal ada tersangka baru. Denny menandaskan, masih akan melihat perkembangan penyidikan. Dalam hal ini, pihaknya memastikan tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru.

“Kita lihat perkembangan penyidikan nanti, tidak menutupkemungkinan bakal ada tersangka baru,” ujarnya.

Anggota DPRD Diperiksa Jaksa

Disinggung, keterkaitan dengan salah satu anggota DPRD BU bernama Noprizal yang terseret atas kasus ini. Pihaknya menyebutkan, telah melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD tersebut. Mengingat, Noprizal sempat menjadi Sekdes Tahun 2018 lalu.

“Beliau sudah kita panggil untuk diperiksa sebagai saksi, terkait perkara tersebut. Untuk materinya, tentunya sudah masuk dalam materi dalam penyidikan kita,” demikian Denny.

Untuk diketahui, penyidik jaksa menyebutkan kasus dugaan korupsi desa Tanjung Raman masih dalam pengembangan. Terbaru, kasus yang menjebloskan Kades Suranto itu menyeret Noprizal yang berstatus anggota DPRD BU. Noprizal ikut jadi terperiksa sebagai saksi, terkait kasus dugaan korupsi BUMDes dan pembangunan kolam renang tersebut.

Pemanggilan untuk Noprizal, dilayangkan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara kepada anggota DPRD Bengkulu Utara didasari saat pencairan tahap pertama dana dan dimulainya pembangunan kolam renang di Desa Tanjung Raman, Arga Makmur, Noprizal menjabat sebagai sekdes juga sebagai Koordinator Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Diduga kuat, ikut menikmati aliran dana dari pembangunan kolam renang senilai Rp 460 juta.

Kendati demikian, Noprizal dalam pemeriksaan sempat membantah dan mengaku sudah mundur sebagai Koordinator TPK sejak Juni 2018. Terlebih lagi, beredarnya kwitansi pembayaran honor dari bendahara desa Rp 2,3 juta. Yang mana, tanda tangan pada kwitansi tanggal 23 Juli 2018 itu, tertera teken Noprizal.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment