Pemkab Lebong, Pecahkan Rekor Terima Dana DD Tercepat

RubriKNews.com, LEBONG – Menjadi prestasi tersendiri, tahun 2018 Kabupaten Lebong termasuk dua Kabupaten lainnya yakni Kaur dan Seluma menjadi Kabupaten yang tercepat se Provinsi Bengkulu, menerima kucuran dana desa dari Kementerian Keuangan RI, yang sudah masuk ke Kasda Pemkab Lebong. Dimana diketahui, dana yang sudah masuk ke Kasda sebesar Rp 68 Milyar. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial (PMD dan Sos) Lebong Reko Haryanto,SSos,MSI melalui Kabid PMD Eko Budi Santosa,STp, MEng.

” Informasi dari BKD , sekitar hari Rabu lalu, DD tahap I sudah ditransfer dari pusat ke kasda,” ujar Eko.

Eko menjelaskan, pengucuran dana dari Kementerian Keuangan RI memang dipercepat dibandingkan tahun sebelumnya. Dipercepatnya kucuran DD ini, mengingat adanya perubahan dalam skema pencairan dana desa (DD) tahun ini. Katanya, perubahan skema penyaluran DD ini, sebagai upaya mendukung skema padat karya tunai (cash for work) untuk mengentaskan kemiskinan di desa.

” Menteri Keuangan menetapkan PMK nomor 225 /PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Jadi penyaluran DD semula 2 tahap menjadi 3 tahap,” sampainya.

Dia menjelaskan, penyaluran tahap pertama dilakukan pencairan sebesar 20 persen.

“Yang disalurkan paling cepat Januari lalu dan paling lambat minggu ketiga Juni,” jelasnya.

Pada tahap kedua, lanjut dia, disalurkan sebesar 40 persen yang disalurkan paling cepat Maret dan paling lambat minggu keempat Juni. Adapun tahap ketiga disalurkan 40 persen paling cepat di bulan Juni.

“Tapi persyaratannya harus melaporkan pengunaan DD pada tahap sebelumnya. Dimana, mengingat saat ini masuk bulan Februari sehingganya kita tetap sesuai aturan secara bertahap,” ujarnya.

Dengan perubahan skema penyaluran DD ini, harapannya, bisa membuat Desa semakin lebih tertib administrasi, serta tidak ada penumpukan laporan. Selain skema mengalami perubahan, menurut Eko, untuk alokasi dasar DD tahun 2018 mengalami penurunan sedangkan untuk ADD juga karena sepaket dengan DD jadi tetap akan dibagi 3 tahap.

” Mungkin kami juga akan menyurati pihak kecamatan maupun melalui peran pendamping desa atau kecamatan untuk bisa menyampaikan terkait mekanisme perubahan teknis penyaluran DD ini. Dan, perlu diingat agar DD maupun ADD bisa dicairkan, desa bisa mempersiapkan APBDes dan RKPdes tahun 2018 sembari Laporan Realisasi Pertanggungjawaban DD tahap II tahun 2017 menjadi bahan agar DD tahap I tahun 2018 bisa dicairkan. Kini tergantung desa untuk berlomba-lomba mendapatkan kucuran DD ini, apalagi anggarannya sudah tersedia,” pungkasnya.

Laporan : Apri
Editor : Effendi

Related posts

Leave a Comment