BENGKULU UTARA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara, Parmin, S.IP., menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Kamis (1/10/2026). Upacara berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Bengkulu Utara dan diikuti berbagai unsur pemerintahan serta masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI dan Polri, Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, aparatur sipil negara (ASN), serta para pelajar.
Dandim 0423 Bengkulu Utara, Letkol CZI M. Jumali, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Kasat Samapta Polres Bengkulu Utara, IPTU Ratno.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, nilai tersebut tidak cukup berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi perlu diwujudkan melalui pelaksanaan tugas, perumusan kebijakan, pelayanan publik, serta pembangunan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Bagi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat terhadap tanggung jawab kelembagaan dalam menjalankan amanah masyarakat. Persatuan, gotong royong, keadilan, kepedulian sosial, serta penghormatan terhadap keberagaman perlu diterapkan melalui pelaksanaan fungsi DPRD sesuai tugas dan kewenangannya.
Usai mengikuti upacara, Parmin menyampaikan pandangan bahwa Pancasila tidak semestinya hanya dipahami secara konseptual atau sekadar dihafalkan sebagai dasar negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu menjadi landasan dalam membentuk sikap, perilaku, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas setiap penyelenggara pemerintahan. Menurut pandangannya, semangat persatuan, gotong royong, keadilan, dan kepedulian terhadap masyarakat perlu tercermin dalam setiap bentuk pengabdian. Karena itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila perlu dimaknai sebagai dorongan untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan nyata, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat.
“Dalam menjalankan fungsi kelembagaan, Parmin juga menekankan pentingnya tanggung jawab DPRD dalam menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspirasi masyarakat perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan maupun pembahasan berbagai agenda pembangunan daerah,” katanya.
Ia juga memandang persatuan dan keharmonisan daerah memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan pembangunan. Perbedaan pandangan dalam lembaga pemerintahan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar. Namun, perbedaan tersebut perlu dikelola secara konstruktif agar tetap berada dalam koridor tugas, kewenangan, aturan, serta kepentingan masyarakat.
“Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kelembagaan secara terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai kewenangan. Aspirasi masyarakat perlu memperoleh ruang dalam proses pembahasan kebijakan maupun agenda pembangunan agar arah kebijakan daerah tetap memiliki keterkaitan dengan kebutuhan publik,” jelasnya
Pada momentum Hari Kesaktian Pancasila tersebut, Parmin turut menyoroti pentingnya menjaga toleransi dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Bengkulu Utara. Perbedaan latar belakang merupakan bagian dari kehidupan daerah yang perlu dirawat melalui sikap saling menghormati, komunikasi yang baik, serta komitmen bersama dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis. Semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama juga dinilai perlu terus dipelihara. Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat agar tercipta lingkungan sosial yang aman, tertib, dan kondusif bagi kehidupan bersama.
Dalam hubungan antarlembaga pemerintahan daerah, Parmin menilai kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah perlu terus dibangun secara konstruktif. Perbedaan pandangan dalam menjalankan fungsi masing-masing merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perbedaan tersebut tetap perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan daerah dan masyarakat. DPRD dan pemerintah daerah memiliki tugas serta kewenangan masing-masing yang harus dijalankan secara proporsional. Koordinasi dan komunikasi antarlembaga menjadi penting agar setiap fungsi dapat berjalan sesuai ketentuan tanpa mengesampingkan kepentingan publik.
Laporan : Redaksi
