Kemenristekdikti Jamin, YRS Sah Penyelenggara Unras
Lalu Bagaimana Dengan Yayasan Bentukan Mi'an, Ilegalkah?

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA– Akhirnya kemelut siapa penyelenggara Universitas Ratu Samban (Unras) Arga Makmur Bengkulu Utara (BU) Provinsi Bengkulu, yang dirusak oleh oknum dengan kepentingan politiknya, menemui titik terang. Hal ini, pasca keluarnya putusan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemeristekdikti) Direktorat Jendral Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Iptek) dan Pendidikan Tinggi (Dikti), yang menegaskan penyelenggara Unras yang sah, yakni Yayasan Ratu Samban (YRS) yang saat ini dipimpin oleh Tajul Ahyar. Lalu Yayasan Ratu Samban Arga Makmur (YRSAM) yang diketuai oleh Syafrianto Daud, dimana merupakan Yayasan bentukan Ir. Mi’an yang saat ini menjabat Bupati BU, bagaimana?, ilegalkah?

Seperti diketahui, surat keputusan Kemeristekdikti dengan nomor 3284 / C.CS / KL / 2017 dengan perihal Penegasan Badan Penyelenggara Unras, dengan surat tersebut diberikan jaminan kepastian hukum dan keberlangsungan penyelenggara Unras di BU, Kemeristekdikti menjelaskan 4 poin penting, yang mana juga mematahkan legalnya yayasan bentukan Ir. Mi’an tersebut.

Keempat poin tersebut, pertama menyatakan bahwa berdasarkan keputusan menteri pendidikan nasional Nomor 172 / D / O / 2001 tanggal 30 Agustus 2001, Badan penyelenggara Unras adalah Yayasan Ratu Samban Arga Makmur di Kabupaten Bengkulu Utara. Didalam keputusan tersebut terdapat kekeliruan pencantuman nama badan penyelenggara, nama badan penyelenggara yang tercantum adalah “Yayasan Ratu Samban Arga Makmur”, padahal yang memohon mengajukan izin adalah Yayasan Ratu Samban.

Pada poin kedua, Kemenristekdikti menegaskan lagi, sampai batas waktu yang ditentukan, YRS tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan. Sebagai konsekwensi dari keterlambatan penyesuaian anggaran dasar, maka pada tanggal 30 Maret 2013, lima pendiri (YRS) Tahun 1999 bersama dengan lima orang lainnya membentuk dan mendirikan ” Yayasan Ratu Samban” yang dituangkan dalam Akta nomor 20 oleh Notaris Arnaidi, SH dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor AHU 358.AH.01.04 tanggal 13 Januari 2014 tentang pengesahan Akta Pendirian YRS.

Selanjutnya pada poin ketiga, bahwa berdasarkan hal tersebut yang telah disebutkan, Koordinator Kopertis Wilayah II, untuk memberikan layanan pendidikan tinggi hanya kepada Unras yang diselenggarakan oleh YRS sesuai dengan Akta Nomor 20 Tahun 2013 oleh Notaris Arnaidi, SH dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor AHU 358.AH.01.04 Tahun 2014, dan melarang pihak lain untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan menggunakan nama dan izin Unras.

Terakhir pada poin keempat, Koordinator Kopertis Wilayah II harus melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Binwasdal) atas pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terhadap penyelenggaraan Unras. Koordinator Kopertis Wilayah II wajib melaporkan Binwasdal kepada Dirjen Kelembagaan Iptek dan Fikti paling lambat 6 bulan.

Dengan ini jelas sudah siapa penyelenggara Unras yang sah, yakni YRS, dimana surat ini ditandatangani dan cap basah langsung oleh Dirjen Patdono Suwignjo, yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah II dan ditembuskan kepada Dirjen Belmawa, Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, YRS dan YRSAM.

Sekretaris YRS Novriandi

Ketua YRS Tajul Ahyar melalui Sekretaris YRS Novriandi, mengaku lega dengan keluarnya surat keputusan ini. Dengan ini dikatakannya, semuanya sudah jelas dan ini ada jaminan hukum langsung dari Dirjen Iptek dan Dikti, bahwa YRS lah yang sah sebagai penyelenggara Unras. Jelas didalam surat ini ditegaskan, larangan pihak lain yang mencatut nama dan izin Unras.

” Kami lega sekali, dengan ini kami dapat sepenuhnya memberikan yang terbaik untuk Unras, sehingga apapun yang terjadi kami tidak lagi perlu segan-segan untuk mengambil tindakan,” ungkapnya.

Disinggung, bagaimana dengan terzoliminya YRS oleh Pemkab BU, dimana pihak Pemkab BU telah mengucurkan dana milik negara untuk kepentingan pendidikan di Unras yang mana sebagai penyelenggara sahnya YRS, justru dana tersebut diberikan kepada mahasiswa langsung oleh pihak lain yang mencatut nama dan izin Unras, dengan dugaan kepentingan politiknya. Andi menegaskan, pihaknya belum bisa berkomentar soal itu saat ini, mengingat ini merupakan ranahnya pidana korupsi. Jadi, pihaknya belum berani menyatakan sebagai Yayasan penyelenggara Unras sah yang dirugikan.

” Belum, soal itu kami belum bisa berkomentar. langkah apa yang akan diambil, masih akan dibahas. terlebih lagi, uang negara itukan memang haknya Bupati mau dibuang kemana, namun yang kami sayangkan Bupati justru merestui dan mengucurkan dana ke pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan Unras dengan mencatut nama dan izin Unras. Soal itu, biarlah aparat penegak hukum saja yang mengusutnya, kita tidak ada wewenang,” tandasnya.

Dalam hal ini, Andi hanya berharap dengan jelasnya dan adanya kepastian hukum siapa penyelenggara Unras, masyarakat Kabupaten BU khususnya, dan Kabupaten lain tidak perlu ragu lagi untuk menguliahkan putra dan putrinya di Universitas kebanggaan masyarakat BU ini. Karena disini sudah jelas siapa yang bertanggungjawab, atas penyelenggaraan Unras.

” Saya menghimbau kepada masyarakat, agar tidak lagi perlu takut dan ragu menyekolahkan putra dan putrinya untuk menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi di Unras ini. Karena kita yakin, ditangan YRS Unras akan lebih maju lagi, dan ditargetkan dapat sejajar dengan Universitas lainnya yang sudah berkembang dalam dunia pendidikannya,” imbuhnya.

Ketua YRSAM , Syafrianto Daud, S.Sos

Disisi lain, menyikapi adanya kejelasan berdasarkan surat dari Kemeristekdikti Dirjen Lembaga Iptek dan Dikti ini, Syafrianto Daud selaku Ketua YRSAM, dikonfirmasi hingga berita ini dirilis, belum juga dapat dihubungi dan pesan singkatpun belum juga mendapatkan tanggapan apapun. Sementara seperti yang pernah disampaikan oleh pria yang juga seorang mantan Ketua DPRD BU ini sebelumnya, pihaknya tetap bersikeras yakin dengan yayasan yang ia pimpin itu penyelenggara Unras yang sah, karena yayasan ini milik Pemda.

” Sama-sama kita ketahui, Unras itu milik Pemda BU, karena syaratnya harus ada yayasan, maka dibuatlah Yayasan yang mengelola Unras itu, yang juga merupakan dibawah naungan Pemda, dengan dasar akta nomor 14 Tahun 1999 juncto Akta Nomor 84 Tahun 2000 Juncto Akta Nomor 8 Tahun 2017, yang direvisi menjadi YRSAM. Itu bukan Yayasan baru, melainkan akta penyesuaian, jadi penyelenggara Unras bukan YRS dengan Akta Notaris Nomor 20 Tahun 2013,” jelasnya yang telah dikutip pada berita media ini sebelumnya.

Dewan Pendiri Unras Iskandar Kasim.

Untuk diketahui, salah satu dewan pendiri YRS dan YRSAM Iskandar Kasim dalam jumpa pers nya kepada awak media beberapa waktu silam, mengakui jika YRSAM ini dibentuk atas perintah dan kehendak Ir. Mi’an. Pasalnya dalam penegasan Iskandar ini, yang menjabat Bupati BU saat ini Ir. Mi’an, jadi lantaran ia yang merupakan salah satu dewan pendiri menilai Unras tidak bisa lepas dari bantuan Pemda, sehingga apa keinginan Mi’an untuk mendirikan yayasan baru, ia restui. karena sambungnya, Bupati Mi’an tidak akan mengucurkan dana beasiswa mahasiswa, jika yayasannya masih YRS yang saat itu dipimpin oleh mantan Bupati BU Dr. Ir. HM. Imron Rosyadi, MM, M.Si, yang saat ini menjabat sebagai Rektor Unras yang sah berdasarkan jaminan hukum Kemenristekdikti.

” Kita mengikuti siapa Bupatinya saat ini, karena Unras ini tidak bisa lepas dari mengharapkan bantuan subsidi dan beasiswa dari Pemda BU. Lantaran jika yayasannya masih YRS, Bupati tidak akan mengucurkan dana tersebut, maka didirikanlah YRSAM,” singkatnya.

 

Laporan : Effendy

Related posts

Leave a Comment