BENGKULU UTARA – Setelah resmi disahkan belum lama ini, Peraturan Daerah (Perda) tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kini memasuki fase krusial yakni implementasi di lapangan.
Anggota Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Hotman Sihombing, SH, mengingatkan bahwa tahun 2027 menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan wujud nyata komitmen tersebut, bukan sekadar kebijakan di atas kertas. Menurutnya, menyoroti pentingnya tindakan konkret dari dinas terkait. Payung hukum yang telah ada harus segera diikuti dengan program dan layanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat penyandang disabilitas.
“Kami minta dinas terkait segera implementasi Perda Disabilitas ditahun depan. Jangan sampai, perda ini hanya membenarkan kebijakan lama tapi tidak menjawab kenyataan di lapangan,” ujarnya
Ia pun menekankan bahwa Perda Disabilitas harus mampu membangun sistem yang adil bagi penyandang disabilitas. Cakupannya meluas, mulai dari akses pendidikan yang inklusif, layanan publik yang ramah, ruang partisipasi sosial, hingga peluang ketenagakerjaan. Mulai dari pendidikan, layanan publik, ruang partisipasi sosial hingga peluang ketenagakerjaannya. Sebagai informasi, Perda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bengkulu Utara telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten pada akhir Februari 2026.
“Kami berpendapat hal ini bisa kolaborasi dengan perusahaan untuk memberi peluang tenaga kerja dari disabilitas. Perda ini harus mampu membangun sistem yang adil bagi penyandang disabilitas,” imbuhnya.
Lanjutnya, sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) saat ini tengah bersiap melakukan sosialisasi serta menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan turunan. Melalui Perda ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga pelayanan publik.
“Kami menanti gebrakan nyata dari Pemkab Bengkulu Utara untuk memastikan bahwa Perda ini benar-benar membawa perubahan bagi kehidupan para penyandang disabilitas kedepannya. Sehingga perda ini berdampak nyata atas kepemimpinan Bupati Arie dan Wabup Sumarno kepada penyandang disabilitas dimasa-masa mendatang,” demikian Hotman.
Laporan : Redaksi
