Kategori: NASIONAL

Imron Beri Sinyal, Rektor Yang Diakui Menristekdikti

redaksiRN

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Rektor Universitas Ratu Samban (Unras) Arga Makmur Dr. Ir. HM. Imron Rosyadi, MM, M.Si versi Yayasan Ratu Samban (YRS), berikan sinyal yang diakui oleh Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebagai Rektor Unras yang sah. Hal ini dibuktikannya, dengan adanya undangan resmi dari Kemenristekdikti yang telah dihadirinya di Bali, dalam acara pertemuan seluruh Rektor se-indonesia 26 September 2017 lalu. Kedekatan Imron ini juga terlihat dari adanya pamer photo bersama dengan Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir, usai pertemuan tersebut. Sementara itu, melihat kondisi ini bagaimana dengan Sugeng…

Read More

SEKJEN DPR TARGET PEMBANGUNAN GEDUNG BARU MULAI 2018

RubriKNews.com

RubriKNews.com, JAKARTA – Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Jenderal DPR RI mendukung kegiatan dewan dari sisi administratif dan keahlian. Dukungan administrasi termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yaitu pembangunan gedung dalam pelaksanaan tugas konstitusional. Hal tersebut disampaikan Sekjen DPR Achmad Djuned dalam seminar ‘Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen: Pembangunan Alun-alun Demokrasi dan Gedung DPR’ di Ruang Abdul Muis, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu lalu (20/9). “Karena itu, sekjen punya kewajiban menyiapkan sarana termasuk Gedung DPR. Ini adalah kewajiban pemerintah dan yang mewakili pemerintah di DPR adalah sekjen,” kata Djuned dalam keterangannya, Jumat…

Read More

Ketua MPR Minta Tata Cara Pilkada Dikaji Ulang

RubriKNews.com

RubriKNews.com, JAKARTA – Ketua MPR Zulkifli Hasan turut prihatin atas penangkapan lima kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa minggu terakhir. “Aduh saya sedih. Habislah kita kalau begini terus. Mau siapa lagi. Masa dua minggu lima (OTT). Habis kalau begini terus,” kata Zulkifli disela resepsi pernikahan putranya, Ray Zulham Faras di Hotel Raffles, Setia Budi, Jakarta, Minggu (24/9). Untuk itu, ia mengimbau agar pemerintah mengkaji ulang proses pemilihan kepala daerah, baik UU Pilkada maupun tata caranya. Sehingga penangkapan kepala daerah yang tersangkut…

Read More