Bapenda Terkesan Jebak Masyarakat Dengan Denda PBB, Ketua Komisi II DPRD Angkat Bicara

RubrikNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait distribusi blangko Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkulu Utara, yang lambat disalurkan ke desa se Kabupaten Bengkulu Utara. Dimana, hal ini menjadi keluhan masyarakat lantaran blangko PBB ada yang belum menerima dan ada juga yang sudah menerima, namun rentang waktunya sangat singkat, karena baru menerima pada bulan November dan berakhir 10 Desember 2019. Terlebih lagi, tidak dapat dilakukannya pembayaran pada Bank Bengkulu beberapa waktu lalu, di tanggapi oleh Komisi II DPRD Bengkulu Utara.

Hendri Sahat MS, selaku Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Utara, sangat menyayangkan kejadian ini, dimana ketika dikonfirmasi keterlambatan distribusi blangko yang dapat menimbulkan kesan pemerintah menjebak masyarakat?. Pihaknya berjanji, akan melakukan evaluasi secara detail terhadap kinerja pihak Bapenda Bengkulu Utara.

“Wah kami baru tau kejadian ini, dan ini tidak boleh dibiarkan. Kami akan panggil pihak Bapenda BU untuk diminta kejelasan terkait hal ini,” ujar Hendri.

Untuk diketahui, dalam hearing RKA RAPBD Tahun 2020 ini, Hendri mengaku telah membahas beberapa permasalahan dengan pihak Bapenda Bengkulu Utara. Mulai dari Bapenda Bengkulu Utara sudah memberikan penjelasan atas adanya transfer dana insentif upah pungut pajak ke rekening Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an. Hingga, permasalahan lainnya.

“Kemarin kita sudah ada pembahasan tersendiri dengan Bapenda, terlebih terkait insentif. Kedepan, masalah blangko ini kami akan memanggil pihak Bapenda BU,” sambungnya.

Disinggung, mengenai seperti apa dalih pihak Bapenda Bengkulu Utara Dodi Hardinata yang sebelumnya menyatakan dengan tegas, bahwa keterlambatan distribusi blangko PBB ini, dikarenakan mesin cetaknya sebanyak dua unit dalam keadaan rusak ketika dirinya diberikan amanah menjabat kantor ini. Kemudian, jika mesin rusak apakah itu dibiarkan saja, mengapa menunggu dana APBD Perubahan 2019 untuk perbaikannya?.

Sejatinyakan, pemeliharaan mesin itu sudah teranggarkan pada APBD murni Tahun 2019. Lalu, dikemanakan dana pemeliharaan mesin cetak itu dari APBD Tahun 2019?. Hendri lagi-lagi menegaskan, akan memanggil dan mendengar dulu penjelasan pihak Bapenda BU.

“Itu nanti akan kita ketahui, setelah kita mempertanyakannya kepada pihak Bapenda BU, untuk hasilnya nanti kami akan sampaikan dengan pihak media,”tandasnya.

Baca juga :

Aneh, Keluar Bulan November Blangko PBB Tertera Diteken Bulan Juni

Berikut Dalih Bapenda dan Bank Bengkulu, Atas Keluhan Masyarakat Soal Pembayaran PBB

Sst.. Warga Bengkulu Utara Keluhkan Tidak Bisa Bayar PBB di Bank Bengkulu

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment