RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait informasi yang disampaikan oleh pihak DPRD BU belakangan ini, yang mengatakan bahwa jembatan kota lekat tidak terajukan untuk pembangunan tahun 2018, ditambah lagi adanya tanggapan dari masyarakat Kota Lekat yang protes dengan sikap pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Utara (BU) yang tidak akan membangun akses infrastruktur jembatan yang ambruk tahun 2015 silam tersebut. Ditanggapi oleh Bupati BU Ir. Mi’an, yang akan mengerucutkan 20 persen anggaran perjalanan dinas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se Kabupaten BU, demi untuk menjawab keluhan masyarakat, yakni agar dapat membangun jembatan yang merupakan akses utama warga setempat. Hal ini disampaikan oleh Bupati dalam curhatannya di Media Sosial (Medsos), dengan akun Ir. Mi’an yang diposting pada Minggu (10/12).
” Sabtu pagi (9/12) saya pimpin rapat dan langsung ambil kebijakan anggaran dan meminta tim TAPD untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas OPD dan Sekretariat Pemda sekitar 20 persen untuk menanggulangi jembatan Kota Lekat dan Wonoharjo di tahun 2018,” ungkapnya.
Sambungnya, sebelum ini Pemkab BU sudah berusaha mengajukan anggaran untuk pembangunan dua jembatan yang ambruk tersebut, kepada pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat. Namun kemungkinan lantaran banyaknya bencana yang terjadi nyaris diseluruh daerah se Indonesia, sehingga untuk usulan yang telah di ajukan Pemkab BU, belum dapat terakomodir. Untuk itu, pihaknya mengambil sikap dengan akan berbicara kepada pihak legislatif untuk solusi dari pengambilan kebijakan yang akan dilakukan Bupati dalam hal menindaklanjuti pembangunan jembatan untuk tahun 2018 ini.
” Semula anggaran dua jembatan tersebut sudah dianggarkan dan diusulkan ke BNPB, tapi untuk saat ini dengan banyaknya bencana nasional di daerah-daerah lain, kemungkinan kecil bisa mendapatkan porsi. Untuk itu, hari ini Senin (11/12) saya akan bicarakan masalah ini kepada pihak DPRD BU, dengan harapan DPRD dapat menyetujui kebijakan yang saya ambil,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Bupati BU menanggapi hal ini, mengingat adanya keluhan dari warga desa Kota Lekat Kecamatan Hulu Palik Kabupaten BU, dimana warga mengancam akan demo besar-besar untuk menagih janji Bupati BU yang sebelumnya berjanji untuk membangun jembatan Kota Lekat ini dengan anggaran tahun 2018.
” Saya selaku kepala Desa, menyatakan jika isu bahwa anggaran tahun 2018 tidak menganggarkan untuk pembangunan jembatan Kota Lekat benar, kami beserta warga akan melakukan demo menuntut janji bupati,” tegas Kades Kota Lekat Muhaber.
Sejauh ini, warga masih menunggu janji Bupati. Pasalnya, beberapa bulan yang lalu pasca bencana putusnya jembatan tersebut, Bupati maupun para anggota dewan melihat langsung, serta berjanji terhadap warga jembatan tersebut akan dibangun tahun 2018 mendatang.
” Jika pihak Pemkab, tidak ada etikat baik untuk melakukan membangun jembatan yang telah di janjikan oleh Bupati tersebut, maka kita akan lakukan aksi demo,serta warga sudah siap dan dibantu desa lain, dikarnakan desa lain merasa miris terhadap akses penghubung antar desa tersebut,” tandasnya.
Laporan : Effendy
