SelainTerindikasi Korupsi, Bendungan Sengkuang Rusak Lahan Warga

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Pembangunan bendungan irigasi persawahan di Desa Sengkuang Kecamatan Tanjung Agung Palik (TAP) yang tak tuntas, kembali merugikan masyarakat. Hal ini lantaran pengalihan arus sungai pada saat pembangunan berlangsung hingga saat ini belum ditimbun. Akibatnya, puluhan meter lahan perkebunan beserta tanam tumbuh milik masyarakat terjun ke sungai.

Kepala Desa Sengkuang, Halimunasir mengatakan setidaknya puluhan tanam tumbuh dan lahan perkebunan dengan lebar 15 meter dan panjang 50 meter saat ini telah habis akibat dampak pembangunan bedungan tersebut.

“Jika arus sungai dikembalikan seperti semula, tentu abrasi ini tak akan terjadi,” ujarnya.

Ia berharap persoalan tersebut bukan hanya menjadi informasi bagi pemerintah daerah, namun menjadi perhatian yang prioritas agar masyarakat tidak semakin dirugikan.

“Sebab, saya sudah berulang kali sampaikan, hal ini tidak pernah ada tindak lanjut dari Pemkab,” tandasnya.

Akibat tak selesainya pekerjaan Bendungan Sengkuang itu, membuat kerugian bagi masyarakat. Terutama, tanah masyarakat yang tergerus abrasi akibat longsor sepanjang aliran sungai, lantaran belum dipasangnya pelapis tebing atau beronjong.

“Kerugian ditanggung masyarakat setempat. Karena tanah tergerus longsor lantaran tidak ada pelapis tebing yang dipasang setelah pekerjaan itu dilaksanakan,” terangnya.

Bahkan, ia mengaku akan membawa persoalan itu pihak penegak hukum jika tidak diselesaikan DPUPR Bengkulu Utara.

“Masyarakat sudah resah dengan longsor yang terjadi. Kalau juga tidak penyelesaian, kami rencana akan membawa kasus ini ke pihak berwajib. Belum lagi kerugian bagi petani lantaran bendungan yang dibangun tidak dapat berfungsi,” pungkasnya.

Disisi lain, pembangunan bendungan sengkuang ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Gapoktan, dimana pembangunan ini dinilai mubazir. Bagaimana tidak, pembangunan yang menelan anggaran APBD tahun 2017 tersebut terkesan sia-sia. Pasalnya pembangunan yang tak berhasil dikerjakan pembangunannya ini, ditinggalkan terbengkalai. Mirisnya, di area bendungan ini terus mengalami pendangkalan, bahkan sejumlah titik bangunan mulai dimakan usia mengalami kerusakan yang cukup parah.

Ketua Gapoktan Adyanto mengungkapkan, khawatir dengan kondisi bangunan saat ini, yang terkesan dibiarkan terbengkalai. Yang mana, yang menjadi korbannya masyarakat, yang notabenennya berprofesi sebagai petani.

“Pendangkalan ini menyebabkan banyak kerugian yang dialami masyarakat, selain terancam gagal panen juga irigasi, yang selama ini berjalan lancar, saat ini sudah hancur dan banyak sawah mengalami kekeringan,” singkatnya.

Diduga Dinas PUPR, Lakukan Kelebihan Pembayaran

Diketahui, proyek Bendungan Desa Sengkuang yang bernilai Rp 4,9 miliar dari anggaran tahun 2017, yang tidak selesai pengerjaannya. Serta, diduga adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak PUPR kepada kontraktor, jika dilihat dari fisik yang ada sekarang mulai dipersoalkan. Sebelumnya, PPTK proyek tersebut menjelaskan bahwa pihak Dinas PUPR sudah membayarkan Rp 2,9 miliar ke pihak kontraktor.

Masyarakat pun angkat bicara, Suheri Kasmudi meminta kepada pihak penegak hukum, segera melakukan investigasi. Sementara, laporan masyarakat infonya sudah ada yang masuk di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu.

“Seharusnya pihak PUPR bertanggung jawab, atas tidak selesainya proyek yang menelan dana APBD, yang sangat besar tersebut. Sekarang menurut saya, tidak alasan lagi. Harus diusut tuntas, karena negara dan warga sekitar sudah sangat dirugikan,” ujar Suheri.

Menurut Suheri, diduga keadaan kontruksi sekarang nilainya tidak sampai 52 persen.

“Banyak bagian dari bendungan tidak dibangun sedangkan PUPR sudah membayar sebesar 52 persen dari nilai kontrak. Jadi ada Rp2,9 miliar yang sudah dibayar ke kontraktor. Belum lagi tanah warga yang terus digerus oleh sungai sehingga menganyutkan tanaman warga,” bebernya.

Ditambahkan Suheri sangat disayangkan uang Rp 4,9 miliar tidak bisa bermanfaat dengan baik. Padahal, kata dia, uang itu bisa dijadikan jaminan 16 ribu orang miskin.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment