Milyaran Dana Sekretariat DPRD Bengkulu Utara Kepemimpinan Aliantor Harahap, Diduga Syarat Korupsi

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Pengelolaan dana APBD maupun APBD-Perubahan di kantor Sekretariat DPRD Bengkulu Utara, patut menjadi sorotan Aparat Penegak Hukum (APH). Bagaimana tidak, milyaran rupiah anggaran dana APBD hingga APBD-Perubahan sejak tahun 2016 hingga 2018, yang mana untuk memenuhi kebutuhan anggota legislatif yang terhormat, syarat dengan dugaan korupsi. Hal ini diungkapkan oleh salah satu awak media, yang bertugas di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) berinisial Ri.

“Saya berharap, APH agar menyorot dana milyaran rupiah yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara di kepemimpinan Aliantor Harahap sebagai Ketua, yang disinyalir terindikasi korupsi. Praktek ini pun, saya perkirakan mulai dari dugaan markup hingga dugaan pungutan liar yang sudah terjadi sejak tahun 2017 terlebih tahun 2018 dan APBD-Perubahan 2017 dan 2018,” ujar Ri.

Ri pun mengungkapkan, lebih jauh pendapatnya meminta penegak hukum untuk mengusut pada pos anggaran di Sekretariat DPRD BU ini, lantaran setiap tahun anggaran untuk publikasi media cetak maupun elektronik serta media online, selalu diperlakukan secara tidak adil. Bahkan, pihak sekretariat selalu berdalih dan mengelak setiap ditanya soal aliran dana ini, yang cenderung tidak mau transparan untuk memberikan jawaban, saat dipertanyakan.

“Yang namanya media itu sama saja, tugas dan fungsinya pun sama. Kalau memang anggaran publikasi digunakan semestinya, pihak Sekretariat DPRD tidak perlu menutupinya. Seyogyanya, dibagikan secara merata sesuai dengan porsi media masing-masing, bukan dana koran ini atau koran itu, atau untuk media ini atau media itu, hanya karena dekat atau tidak dekat. Ironisnya, hal ini selalu terjadi setiap tahun seperti ini,” jelas Ri lebih jauh.

Pemandangan suram di Sekretariat DPRD BU ini sudah sangat kelewatan, ia berharap pihak BPK-RI benar-benar melakukan pemeriksaan dengan serius, terhadap pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD sejak tahun 2016 terutama tahun 2017 dan 2018. Bahkan ia juga selain berharap kepada APH, juga siap bila diperlukan untuk membuat laporan resmi pengaduan kepada pihak penegak hukum, agar dapat melakukan pengusutan atas dugaan korupsi terhadap anggaran di Sekretariat DPRD tersebut.

Menyikapi hal ini, Jais Effendi, yang ketika itu menjabat sebagai Kabag Umum Sekretariat DPRD BU ketika dimintai tanggapan terkait indikasi dugaan penyelewengan anggaran di Sekretariat DPRD BU ini, tidak dapat menjawabnya. Ia mengemukakan, soal pengelolaan anggaran di DPRD BU jika dikatakan terindikasi korupsi, saya tidak bisa menjawab apapun dan tidak bisa berkomentar apapun. Karena, teknis dari setiap kegiatan di DPRD itu sudah ada Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) masing-masing.

“Saya tidak bisa menjawab apapun soal adanya dugaan penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan di DPRD BU, karena itu sudah berbicara teknis. Sebab jika berbicara terindikasi korupsi, itu seperti apa dan kita juga tidak tahu,” ujarnya.

Sejauh ini, Jais sedikit demi sedikit juga mengemukakan. Bahwa teknis dari setiap kegiatan di Sekretariat DPRD BU terkhusus pada bagiannya, ia tidak begitu hafal karena setiap kegiatan itu dikerjakan oleh PPTK yang langsung berkoordinasi dengan Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini, di DPRD BU Sekretaris Dewan yang ketika itu dijabat oleh Abdul Salam. Sementara dirinya mengaku, hanya sebatas koordinator.

“Saya disini hanya sebatas koordinator, untuk teknis kegiatan itu PPTK langsung ke PA,” bebernya.

Ia pun mengutarakan, untuk kegiatan di Bagian Umum yang ia pimpin, seperti contoh kerjasama publikasi dan belanja jasa surat kabar di DPRD BU ini. Semuanya sudah ada Memorandum of Understanding (MoU), meskipun dirinya tidak terlalu jauh memahami kerjasama tersebut, yang dikatakannya merupakan tugas PPTK masing-masing kegiatan.

“Semestinya, kegiatan di DPRD BU dapat saling menguntungkan, terlebih seperti media, apalagi adanya kerjasama. Disini kita mendapatkan publikasi untuk informasi ke masyarakat, sementara medianya mendapatkan porsi belanja publikasi. Untuk pembagian itu, dilihat dulu seperti apa Elektronik, Cyber dan Media Cetak seperti apa. Itu tidak bisa, kita harus ini sekian, dan itu sekian, dan juga dana kita terbatas. Yang sejauh ini, saya sendiri tidak tahu berapa dananya karena itu ranahnya PPTK,” imbuhnya.

Sayangnya, Abdul Salam, yang sudah mundur dari jabatannya sebagai Sekwan ketika akan dikonfirmasi via pesan singkat maupun telpon tidak ada respon sama sekali. 

Laporan : Redaksi

 

Related posts

Leave a Comment