RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Tahun 2020 ini menjadi ajang pesta demokrasi, nyaris di seluruh daerah di Indonesia, yakni akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menyikapi hal tersebut, tidak ingin terjebak dengan suhu politik yang dapat dipastikan memanas. Pihak Kejari Bengkulu Utara, menandaskan akan bersikap netral, selama musim politik ini. Untuk itu, pengusutan terkait insentif upah pungut pajak yang menyeret nama Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an, akan dilakukan usai Pilkada. Hal ini ditandaskan oleh Kejari Bengkulu Utara Elwin Agustian Kahar, SH, MH dihadapan awak media.
“Sepanjang musim tahun politik ini, kami akan bersikap netral guna menunjukkan demokrasi di negara ini. Sehingga, untuk semua pengusutan yang meilbatkan calon kepala daerah akan di pending hingga usai Pilkada,” ujar Elwin.
Pernyataan ini dibuat Elwin, seiring adanya pertanyaan awak media atas pengusutan indikasi korupsi dan Kolusi serta Nepotisme (KKN), di Kejari Bengkulu Utara yang terkesan pasif. Padahal, seperti disebutkan salah satu awak media, indikasi korupsi di Bengkulu Utara ini, cukup mengkhawatirkan yang akan mengorbankan masyarakat. Seperti halnya, terkait temuan slip setoran insentif upah pungut pajak, yang sejatinya dinikmati para penagih pajak, justru diduga masuk ke rekening pribadi Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an. Dalam hal ini, Elwin menegaskan, pihaknya mengikuti intruksi atasannya untuk bersikap netral, yang artinya menunda semua pengusutan indikasi dan laporan terkait korupsi, yang melibatkan bakal calon Kada.
“Sesuai intruksi, tahun politik ini kita diminta menunda pengusutan indikasi serta laporan dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Daerah. Hal ini jelas kami lakukan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami tidak mau terjebak dengan suhu politik. Dalam hal ini, kami ingin dalam tahun politik ini azas demokrasi benar benar di tegakkan,” demikian Elwin.
Baca juga :
Laporan : Redaksi
