Dugaan Korupsi Dana Desa, Kades Kali Terancam 7 Tahun Penjara

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Pasca telah ditetapkan sebagai tersangka, atas dugaan korupsi kegiatan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) Kali Kecamatan Arma Jaya Bengkulu Utara, Sadi Karmanto (46) sebagai Kades terancam hukuman 7 tahun penjara. Hal ini disampaikan, oleh Kajari Bengkulu Utara Elwin Agustian Kahar, SH, MH kepada awak media di ruang kerjanya.

“Dugaan korupsi Dana Desa Kali, yang dilakukan oleh oknum kadesnya, terancam 7 tahun penjara,” ujarnya.

Ia pun menjelaskan, ancaman hukuman 7 tahun penjara ini akan diemban oleh oknum kades ini jika tidak mengembalikan temuan penyidik atas dugaan korupsi, yang dilakukan oleh oknum Kades, sehingga menimbulkan Kerugian Negara. Ia pun menegaskan, hal ini sudah sesuai dengan aturan Pasal 2 Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 4 hingga 20 tahun penjara. Namun, jika ada pengembalian ke negara atas temuan Kerugian Negara (KN), itu akan menjadi pertimbangan.

“Jika oknum kades ini, menyelesaikan pengembalian temuan Rp. 338 Juta tersebut, hukumannya akan menjadi pertimbangan proses hukuman yang akan diterima oleh oknum kades ini. Yang pasti, kita akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku,”demikian Kajari.

Sama sama diketahui, terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadikan Dana Desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan. karena nilai DD mencapai Miliaran Rupiah. Adanya kasus yang menyeret oknum Kades Kali, mantan Kades Tanjung Raman dan 215 desa di Bengkulu Utara, menjadikan pengelolaan keuangan DD benar-benar sangat perlu dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan. Karena, tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa.

Seperti yang telah dijelaskan, baik tentang tindakan pidana korupsi maupun tentang pengelolaan keuangan desa. Sehingga dapat diartikan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa dan semua lapisan.

Sama halnya dengan tindakan pidana korupsi secara umum, namun bedanya tindakan dilakukan oleh para oknum yang berkecimpung secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa seperti kepala desa, Kepala Urusan Keuangan, dan oknum lainnya. Tindakan pidana korupsi yang sangat jelas dalam pengelolaan keuangan desa misalnya, adanya suap menyuap di lingkungan pemerintah desa, adanya gratifikasi yang diterima oleh oknum desa, penggelapan dana desa, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara. Namun bukan berarti karena faktor secara sengaja, melainkan tindakan tanpa sengaja pun bisa juga menyeret para aparatur desa untuk mendekap dibalik jeruji sebagai tahanan.

Berikut adalah jenis dan penyebab penyelahgunaan dana desa
1) Kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme)
2) Tidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya atau tidak sesuai spesifikasi
3) Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis), khususnya pengadaan barang dan jasa.
4) Pengadministrasian laporan keuangan, dugaan Mark-up dan Mark-down, double counting.
5) Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya dana desa dijadikan “pundi-pundi” kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi
6) Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan

Sedangkan untuk potensi penyebab penyalahgunaan Dana Desa akan terjadi apabila beberapa unsur berikut masih belum kuat. Mekanisme koordinasi dan pengawasan sistem pengelolaan keuangan, kualitas SDM masih rendah dan belum merata, motif kepentingan politik tertentu. Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa. Sistem pengadaan dan pengelolaan aset di desa. Bimbingan teknis dan pendampingan, penerapan prinsip kehati-hatian, sistem sanksi administratif dan hukum dan fungsi kontrol di desa BPD dan Masyarakat.

Baca juga :
Diduga Korupsi Dana Desa, Kades Kali Ditahan Jaksa

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment