Bupati Tidak Berada di Tempat, Untuk Aspirasi Warga

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Kembali aksi protes warga, terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara (BU). Dimana sebelumnya, warga desa Taba Baru Kecamatan Lais. Kamis (18/6) giliran warga desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap. Namun berbeda dengan warga desa Taba Baru yang 2 kali menyambangi Kantor Bupati, sedangkan warga Tanjung Putus melakukan aksi protes terpaksa langsung ke Kantor DPRD Kabupaten BU, lantaran warga sudah mendapatkan informasi bahwa Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an, tidak berada di tempat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut.

Kepada awak media, salah seorang perwakilan warga Desa Tanjung Putus, Surniwati (40) mengatakan, bahwa kedatangan mereka yang didominasi ibu-ibu ini, untuk mencari keadilan sebab bantuan sosial covid 19 yang disalurkan di desa mereka, terkesan tidak tepat sasaran, baik itu melalui pemerintah daerah, maupun dari pusat dan BLT DD. Kami terpaksa hanya datang ke dewan, karena kami sudha mendpaatkan informasi kalau bupati tidka berada ditempat.

“Ya, pak kedatangan kami kesini untuk menuntut keadilan, dalam penyaluran bansos dari pemerintah desa kami yang dinilai tidak tepat sasaran,” kata Surniwati.

Surniwati juga menambahkan, bahwa sebelumnya mereka sudah menyampaikan aspirasi ke pemerintah desa dan kecamatan, namun tidak ada tanggapan. Karena itu mereka mencoba mencari keadilan dengan menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat di DPRD.

“Untuk hal ini sudah kami sampaikan ke pihak pemerintah desa dan kecamatan, namun tidak ada tanggapan. Maka dari itu kami melakukan aksi ini ke DPRD BU selaku wakil rakyat,” ujarnya.

Surniwati juga mengungkapkan mereka protes sebab bantuan sosial covid 19 yang disalurkan di desa mereka terkesan tidak tepat sasaran. Dimana ada istri PNS, punya mobil truk, punya mobil pribadi dapat bantuan. Sedangkan masih banyak warga seperti janda, lansia, serta tidak mampu, tidak pernah menerima bantuan jenis apapun, malah tidak dapat BLT. Berdasarkan data sebanyak 67 warga yang memang layak menerima, namun tidak menerima BLT tersebut.

“Bagaimana tidak pak, ada sebanyak 67 warga yang memang layak menerima justru tidak dapat, sedangkan PNS, yang memiliki mobil truck dan punya mobil pribadi dapat bantuan ini jelas tidak sesuai dan tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Dengan kedatangan warga tersebut, pihak DPRD BU menyambut baik kedatangan warga desa Tanjung Putus oleh anggota Komisi II Beni Bumansyah, Sekretaris Komisi III Dwi Tanto, dan Sekretaris Dewan Siti Rosdiyana

Setibanya di Gedung DPRD BU, warga Desa Tanjung Putus disambut oleh Anggota Pansus Covid-19 DPRD yakni Benny Bumansyah dan Dwi Tanto, serta Sekwan Siti Qoriah. Lansung menyampaikan aspirasi. Menanggapi persoalan ini Beni Bumansyah menuturkan, bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak pemerintah Desa, Camat, DPMD dan Instansi terkait, apa yang di sampaikan warga Desa Tanjung Putus.Jika persoalan tersebut tidak dapat di selesaikan dalam waktu dekat ini, pihak lembaga DPRD Bengkulu Utara, akan memanggil pihak terkait untuk melakukan Rapat kerja, baik itu Kades, Camat, Kepala Dinas PMD, dan perwakilan warga

“Kami menyarankan kepada warga desa Tanjung Putus untuk sementara agar persoalan ini, dapat segera diselesaikan dan dimusyawarahkan kembali antara pemerintah desa dan pihak terkait bersama dengan warga. Untuk mengevaluasi kembali para penerima BLT-DD maupun bantuan bentuk lain di Desa tersebut. Jika hal ini tidak dapat di selesaikan. Maka kami akan memanggil pihak terkait untuk melakukan rapat kerja, baik itu Kades, Camat, Kepala Dinas PMD, dan perwakilan warga,” tukasnya.