RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait dengan tuntutan para ASN yang menolak Kepala Puskesmas Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dan diminta agar Kepala Puskesmas diganti, segera ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat di daerah tersebut. Guna membahas serta menampung aspirasi atas tuntutan tersebut, pada Kamis (11/3) Komisi I DPRD BU menggelar hearing dengan agenda membahas penolakan ASN yang disampaikan oleh sejumlah ASN sebelumnya. Rapat dengar pendapat (hearing) hari itu dipimpin oleh Ketua Komisi I, Febri Yurdiman didampingi segenap angota Komisi I dihadiri utusan dari BKPSDM yakni Nababan dan Nova Hendriani dari Dinas Kesehatan…
Read MoreKategori: ADVERTORIAL
Komisi 1 DPRD Bengkulu Utara Sidak Pelayanan Masyarakat Disdukcapil
RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Menanggapi adanya beberapa keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bengkulu Utara (BU), Selasa (10/3) Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten BU Febri Yurdiman beserta anggota melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Dalam sidak, Febri Yurdiman beserta rombongan mendapatkan beberapa tanggapan dari masyarakat secara langsung terhadap pelayanan yang diterima dari pihak Dukcapil. Diantaranya, lambatnya waktu proses pencetakan dokumen, pelayanan yang kurang tertib, pelayanan yang kurang maksimal dan beberapa keluhan lainnya. “Kita dengar sendirikan dari beberapa tanggapan dan…
Read MoreKomisi I DPRD BU Lakukan Hearing Pertanyakan Pengemplangan Pajak Kendis Dilingkup Pemkab
RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait dugaan pengempalangan pajak Kendaraan Dinas (Kendis) oleh pihak Pemkab Bengkulu Utara, dimana anggaran untuk pajak yang dianggarkan namun masih terdapat tunggakan pajak. Pihak Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara (BU), ambil sikap dengan memanggil pihak Pemkab Bengkulu Utara pada Selasa (3/3), dalam hal ini bagian Umum Setdakab Bengkulu Utara, untuk mengetahui perihal permasalahan tersebut. Pasalnya, pihak komisi I DPRD BU menilai sangat tidak wajar tunggakan pajak mencapai Rp 782 juta. Diketahui hearing berlangsung di ruang komisi I DPRD BU, yang dipimpin…
Read More