Bawaslu BU Gelar Seminar Eksaminasi UU Pemilu dan UU Pilkada

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) menggelar Seminar Eksaminasi Undang-undang (UU) Pemilu, dan UU Pilkada Se-Kabupaten BU. Seminar tersebut digelar di Aula Hotel Bundaran Arga Makmur Kabupaten BU, kemarin (2/12) yang dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI, Divisi Penyelesaian Sengketa Rahmat Bagja SH LL M, Bawaslu Provinsi Bengkulu Divisi Humas dan Hubal Fatimah Siregar, Bawaslu BU, Kejaksaan Negeri, KPU BU, serta seluruh Partai Politik, mahasiswa dan undangan lainnya.

Anggota Bawaslu RI, Divisi Penyelesaian Sengketa, Rahmat Bagja SH LL M selaku narasumber dalam seminar tersebut mangatakan, bahwa dalam UU Pemilu dan UU Pilkada untuk saat ini ada perbedaan nomenklatur dimana Data, dan Informasi Bawaslu itu menjelaskan, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada sudah tidak relevan dengan keadaan Pilkada Serentak 2020. Dirinya mencontohkan, status panwaslu saat ini berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum telah menjadi lembaga permanen dengan nomenklatur Bawaslu tingkat kabupaten dan kota. Namun di UU Pilkada, status panwaslu masih sementara.

“Dengan adanya nomenklatur ini, masih banyak teman-teman dari jajaran Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang akan mengadakan Pilkada Serentak 2020 tidak mau menerima NPHD (naksah perjanjian hibah daerah) karena memerlukan statusnya dalam UU Pilkada hanya panwaslu. Seharusnya persoalan NPHD ini semestinya sudah selesai. Tapi nyatanya masih ada yang ragu menerima NPHD karena status Bawaslu kabupaten/kota di UU Pilkada,” kata Rahmat.

Lebih lanjut Rahmat menyampaikan, padahal dalam UU Pilkada disetujui, diperlukan penyediaan NPHD dalam pilkada adalah tugas Kemendagri melalui jajarannya termasuk kepala daerah. Dan itu disetujui dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD.

“Kita harapkan kepada teman-teman untuk dapat menerima NPHD karena semua itu sduah diubah. Dalam UU dan Permendagri itu dibahas, yang dibahas NPHD adalah Bawaslu kab/kota. Dan panwaslu sebenarnya sudah bisa mentrasaformasi untuk menyesuaikan,”

Selain itu, Rahmat menuturkan, nantinya Bawaslu akan mendapatkan surat edaran regulasi dalam kewenangan dari Bawaslu RI ke Bawaslu kabupaten/kota untuk mempertahankan status Bawaslu atau panwaslu sama-sama wajib melaksanakan fungsi pengawasan. Juga baik Bawaslu kabupaten/kota maupun panwaslu pun tetap bisa melakukan NPHD tersebut.

“Ya nanti ada surat edaran dari Bawaslu RI, bagi Bawaslu Kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi panwas. Kenapa seperti itu, karena bila diulang prosesnya maka NPHD akan diulang, jadi ini sangat tidak efektif dan efesien,” tukasnya.

Laporan : Redaksi

Related posts

Leave a Comment