BENGKULU UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian kata akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Senin (26/10/2026)
Kedua Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Setelah melalui proses pembahasan yang intensif dan konstruktif antara pihak eksekutif dan legislatif pada tahap sidang paripurna, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara secara resmi menyatakan persetujuannya terhadap kedua Raperda tersebut. Persetujuan ini merupakan wujud komitmen kolektif dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan. Sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan mampu melahirkan produk hukum daerah yang responsif, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum demi mendorong kemajuan kesejahteraan masyarakat Bengkulu Utara.
Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna tersebut, Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, S.E., M.A.P., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas kerja keras, ketelitian, dan kontribusi pemikiran konstruktif selama proses pembahasan berlangsung. Ia menegaskan bahwa perubahan terhadap Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirancang bukan untuk membebani masyarakat, melainkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) secara transparan dan akuntabel. Dengan PAD yang sehat, pemerintah daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal guna membiayai program-program prioritas seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.
“Pertama, tentu ucapan terima kasih dan alhamdulillah setelah melalui proses pembahasan yang intensif dan konstruktif antara pihak eksekutif dan legislatif pada tahap sidang paripurna, di mana telah kita dengar bersama-sama bahwa fraksi-fraksi DPRD telah menyatakan persetujuannya terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara,” ujarnya
Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Bengkulu Utara Parmin pun mendukung atas apa yang menjadi prioritas untuk pembangunan di Bengkulu Utara. Ia berharap, semua mekanisme dan proses dalam menjalankan Perda ini nantinya dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita mengharapkan Raperda Perubahan Pengelolaan Barang Milik Daerah, regulasi ini memegang peran krusial dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang lebih tertib, efektif, dan efisien agar tidak ada lagi aset yang terlantar serta mampu memberikan nilai tambah bagi hukum, ekonomi, dan sosial masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara harus berkomitmen untuk segera menindaklanjuti proses ini sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan fasilitasi dan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu sebelum disahkan secara resmi,” tutupnya
Lapporan : Redaksi
