BENGKULU UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Paripurna ke 2 yang bertempat di Ruang Rapat DPRD Bengkulu Utara, Arga Makmur pada Senin, (26/10/2026). Agenda utama rapat paripurna ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkulu Utara terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), serta mendengarkan nota pengantar yang disampaikan langsung oleh Bupati Bengkulu Utara.
Dua Raperda yang dibahas dalam sidang strategis tersebut meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bengkulu Utara (RIPPARKAB) Tahun 2027–2045.
Dalam pidatonya, Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, S.E., M.AP., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan serta seluruh anggota dewan atas sinergitas kemitraan yang terjalin dengan baik dalam mengawal produk hukum daerah demi kemajuan Bumi Ratu Samban.
“Menurut saya tahapan penyampaian nota pengantar ini merupakan langkah konstitusional awal yang sangat strategis sebelum Raperda dibahas dan disahkan bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya
Dijelaskannya, penyusunan Raperda Pengelolaan Sampah dilatarbelakangi oleh pertumbuhan demografi, perubahan pola konsumsi, serta peningkatan geliat ekonomi di Kabupaten Bengkulu Utara yang menuntut adanya tata kelola persampahan modern, terencana, dan berkelanjutan. Penanganan sampah tidak lagi dipandang sekadar rutinitas kumpul-angkut-buang, melainkan sebagai siklus ekonomi sirkular yang melindungi ekosistem lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Landasan hukum penyusunan Raperda ini merujuk pada:
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRANAS).
Lebih lanjut, regulasi ini menjadi instrumen kunci untuk memenuhi standar baku indikator Piala Adipura, yang mencakup pengurangan sampah di hulu berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle), keterlibatan bank sampah, pembersihan titik pantau fasilitas publik, hingga peningkatan mutu tata kelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menuju sistem lahan urug terkendali atau saniter.
Raperda kedua yang diajukan adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bengkulu Utara (RIPPARKAB) Tahun 2027–2045. Dokumen perencanaan komprehensif ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS, serta Perda Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019.
Arah pembangunan pariwisata difokuskan untuk mengoptimalkan potensi destinasi unggulan daerah, di antaranya:
Kawasan Bahari dan Ekowisata Pulau Enggano, sebagai pulau terluar bernilai strategis nasional yang memiliki pesona bahari dan Danau Bak Blau.
Ekowisata dan Wisata Alam Palak Siring Kemumu, habitat puspa langka Rafflesia Arnoldi yang dipadukan dengan air terjun dan jejak sejarah.
Destinasi Petualangan dan Air Terjun Eksotis, seperti Curug Sembilan di Tanah Hitam dan Air Terjun Lemo Nakai.
Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam, khususnya Pusat Konservasi Gajah (PKG) Seblat sebagai magnet ekowisata edukatif.
Kawasan Koridor Pesisir Pantai, seperti Pantai Lais, Pantai Tapak Balai, dan Pantai Nangai yang memiliki lanskap pesisir barat Sumatra.
Bupati menekankan bahwa kedua Raperda ini saling menguatkan; sektor pariwisata tidak akan berkembang tanpa tata kelola lingkungan yang bersih dan asri, di mana keberhasilan pengelolaan sampah berstandar Adipura akan menjadi etalase utama daya pikat wisatawan.
Rapat Paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi DPRD terhadap kedua Raperda tersebut guna dibahas lebih mendalam melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
Laporan : Redaksi
