RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait, Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkulu Utara Nomor : 555/106/Diskominfo/2019, tentang Standar Biaya Keluaran Jasa Peliputan dan Biaya Publikasi Media Massa Di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019, yang di prakarsai oleh Yth Tuan Dodi Hardinata, dengan dampak diduga menjebak Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an. Asisten I Setdakab Bengkulu Utara Dullah, Seketika dikonfirmasi belum mendapatkan mandat untuk menindaklanjuti hal tersebut. Kendati demikian, pihaknya yang mengetahui permasalahan ini dari media akan mempelajari substansi dari produk hukum tersebut. Baca : SK Bupati Diskominfo…
Read MoreTag: Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an
Diduga Ilegal dan Jebak Bupati, Sasman : Soal SK Bupati Tunggu Hasil Pengusutan Inspektorat
RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Adanya kesan mendiskriminasi harga belanja jasa publikasi di Bengkulu Utara, dimana mantan Plt Kepala Diskominfo Bengkulu Utara Yth Tuan Dodi Hardinata, nekat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkulu Utara Nomor : 555/106/Diskominfo/2019, tentang Standar Biaya Keluaran Jasa Peliputan dan Biaya Publikasi Media Massa Di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019, yang terindikasi menjebak Bupati Bengkulu Utara Ir. Mi’an. Kepala Diskominfo BU Definitif Sasman, mengaku belum berani berkomentar, apalagi menggunakan produk hukum tersebut. Pasalnya, pihaknya menunggu hasil pengusutan pihak Inspektorat BU, apakah…
Read MoreMantan Plt Kepala Diskominfo Langkahi Tupoksi BPKAD, Diduga Jebak Bupati Bengkulu Utara
RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Aksi berlebihan, yang terindikasi menjebak bupati oleh mantan Plt Kepala Diskominfo Bengkulu Utara Yth Tuan Dodi Hardinata, semakin terungkap. Bagaimana tidak, ternyata Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkulu Utara Nomor : 555/106/Diskominfo/2019, tentang Standar Biaya Keluaran Jasa Peliputan dan Biaya Publikasi Media Massa Di Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019, yang dicetuskannya tanpa adanya koordinasi dan harmonisasi kepada pihak BPKAD Bengkulu Utara, terlebih pihak Bagian Hukum Setdakab Bengkulu Utara. Hal ini terungkap, dari pengakuan yang disampaikan oleh Sekretaris BPKAD Bengkulu Utara Masrup,…
Read More