Pemkab BU Terkesan Berat Sebelah, Terkait Duelisme Yayasan
Andi Daniel : Kucuran Dana Sudah Lakukan Perubahan DPA Ta 2017

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Menyikapi duelisme Yayasan yang saat ini semakin memanas, pasca keluarnya dua surat klarifikasi dari pihak Kopertis II Palembang, dimana diduga ada kaitannya dengan dasar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara (BU) dalam mengucurkan dana beasiswa dan hibah ke salah satu yayasan. Pemkab BU, terkesan berat sebelah dalam menyikapi polemik ini, disinyalir Pemkab memihak kepada salah satu Yayasan yakni Yayasan Ratu Samban Arga Makmur (YRSA), lantaran dana yang seharusnya dipending pencairannya justru dikucurkan.

Ironisnya, ketika dikomfirmasi pihak Pemkab BU dalam hal ini disampaikan oleh Kabag Hukum Setdakab BU Andi Daniel, SH, MH menunjukkan berat sebelahnya, sikap Pemkab terhadap YRSA sementara YRS tidak diakuinya, padahal ini masih terjadi polemik yang mana keduanya sama-sama memiliki dasar dokumen yang kuat dalam hal pengelolaan Unras. Dalam hal ini, Andi menjelaskan pihaknya dalam mengucurkan dana ke YRSA sudah sesuai aturan yang ada, dimana dasar dari pencairan Pemkab mengacu pada Akta Pendirian Yayasan Ratu Samban Nomor 14 tahun 1999 juncto 84 tahun 2000 juncto nomor 8 tahun 2017 dengan revisi nama dari YRS menjadi YRSA.

” Kita sudah benar kok dalam mencairkan dana ke YRSA, karena menurut kita (Pemkab, red), YRSA lah yang sah berdasarkan akta pendirian tahun 1999 yang diubah pada tahun 2000. Terlebih lagi, dasar kita juga atas surat dari Kemendikti tahun 2000, yang juga kita memiliki dasar tela’ah staf yang menilai YRSA lah yang berhak mengelola Universitas Ratu Samban (Unras) dan menerima kucuran bantuan untuk mahasiswa tersebut,” ungkapnya ditemui awak media.

Ia pun menambahkan, soal pencairan yang katanya tidak sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017, itu tidak benar. Ditegaskannya, pihaknya dalam mencairkan dana ke YRSA meski didalam DPA sebelumnya atas nama Yayasan Ratu Samban (YRS), sudah dilakukan perubahan DPA, perubahan tersebut dilakukan atas dasar Peraturan Bupati (Perbup).

” Kata siapa tidak sesuai DPA, sudah dan telah dilakukan perubahan DPA,” bebernya.

Anggota DPRD BU Buyung Satria

Sementara itu, mengenai dasar perubahan DPA anggota DPRD BU Buyung Satria menilai, jika dilakukan perubahan DPA harus melalui paripurna antara eksekutif dan legislatif, mengingat DPA itu melalui proses pengesahan Eksekutif dengan pihak Legislatif, lalu jika terjadi perubahan juga menurutnya harus melalui paripurna. Sementara, sikap Pemkab BU yang melakukan perubahan tanpa melalui paripurna, apakah dapat dibenarkan?.

” Kalau menurut saya seperti itu, setiap perubahan DPA harus melalui persetujuan DPRD, dan itu ada aturannya. Namun yang terjadi terkait pengucuran dana beasiswa unras dan hibah yang dilakukan Pemkab, saya tidak tahu dasarnya apa ya?,” singkatnya.

 

Laporan : Effendy

Related posts

Leave a Comment