RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Sejumlah warga Desa Tanjung Putus, Kecamatan Kerkap, Bengkulu Utara, Jum’at pagi (12/6) mengadukan diri ke pihak Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara. Pasalnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dibagikan oleh Pemdes Tanjung Putus sebanyak 39 orang, dinilai tidak tepat sasaran. Ironisnya, warga desa yang dinilai layak menerima justru tidak menerima, seperti halnya janda miskin serta warga yang berpenghasilan rendah, justru tidak menjadi prioritas pihak desa. Dan ini disesalkan oleh masyarakat, yang sudah berkumpul dirumah salah satu warga. Beruntungnya, kumpulnya masyarakat ini langsung direspon pihak Kecamatan Kerkap Bengkulu Utara, guna menerima aspirasi tersebut.
Dalam hal ini, mayoritas aksi demo yang dilakukan ke kantor desa ini dilakukan oleh para ibu-ibu, sangat mengharapkan bantuan ini karena menurut salah satu warga Surni, menilai banyak masyarakat yang lebih layak menerima bantuan BLT ini. Dan sejauh ini didesa Tanjung Putus, bantuan dinilai tidak tepat sasaran. Yang mana, dari 39 orang penerima BLT didesa ini dinilai memiliki penghasilan diatas rata-rata dan memiliki kendaraan pribadi roda empat. Ditambah lagi, penerima BLT ini disinyalir banyak orang orang dekat Kepala Desa.
“Kami berterima kasih, aspirasi kami mau didengar oleh pihak Kecamatan. Dalam hal ini, kami hanya meminta agar bantuan di desa ini dapat disalurkan dengan sebenar-benarnya dan tepat sasaran,” ujar Surni.
Surni pun membeberkan, mengapa aksi protes warga ini dilakukan, karena bukan hanya penerima yang tidak tepat sasaran. Tapi juga, ada keanehan dalam pengalokasian dana bantuan BLT. Pasalnya, sama-sama diketahui pengalokasian anggaran BLT ini diambil dari 30 persen Dana Desa, yang mana untuk desa Tanjung Putus ini 30 persen dana desa mencapai Rp. 300 Juta. Namun, pembagian BLT hanya disalurkan untuk 39 orang saja, dan ini menjadi timbul pertanyaan?. Terlebih, masyarakat lainnya masih banyak yang layak menerima, namun tidak diberikan oleh pihak desa. Jika dilihat dari data yang dimiliki, ada sejumlah 67 orang yang diantaranya terdapat janda, serta lansia dan warga miskin berpenghasilan rendah, tidak menerima bantuan itu.
“Dana alokasi untuk BLT ini, padahal sangat besar di desa Tanjung Putus ini, mencapai Rp. 300 Juta. Pertanyaan kami, kenapa hanya disalurkan kepada 39 orang saja, sementara masyarakat lain yang layak menerima masih banyak mencapai 67 orang. Ada apa dengan pihak desa, atas kebijakan yang tidak masuk akal ini,” beber Surni.
Alokasi Dana Dipertanyakan
Surni pun mengajak awak media mengkalkulasi hitungan penerima, dari dana Rp. 300 Juta, jika setiap penerima hanya menerima Rp. 600 Ribu perbulan, yang dikalikan 39 orang untuk 3 Bulan ditambah dengan 3 Bulan sejumlah Rp. 300 Ribu. Tentunya, masih banyak menyisakan anggaran, mengapa tidak dibagikan kepada masyarakat lain, yang layak menerima. Kami sangat protes sekali akan hal ini, kenadati dirinya dinilai tidak layak menerima, lalu seperti apa kriteria penerima 39 orang saat ini, bisa menerima bantuan tersebut. Untuk itu, pihaknya mengharapkan pihak Kecamatan melakukan evaluasi dan audit atas kinerja Kades ini. Karena, sejauh ini, pihaknya sudah mepertanyakan kepada Kadun dan pihak BPD, mereka hanya menjawab semua keputusan ada ditangan Kades, dan diminta mengkonfirmasi langsung ke Kades.
“Ketika kami temui, Kades justru menjawab, para janda miskin, warga berpenghasilan rendah yang ada di desa ini dinilai tidak layak menerima. Mengenai, penerima 39 orang saat ini, pengakuan kades sudah berdasarkan hasil musyawarah. Namun, pihak BPD dan Kadun mengaku, musyawarah yang dilakukan hanya formalitas, yang menentukan penerima tetap kembali ke Kades. Maka dari itu, kami minta pak Camat segera bertindak. Karena, kami jika seperti ini cara kades, akan melapor ke Polisi dan Inspektorat,” tegas Surni mewakili masyarakat yang hadir.
Camat : Sabar, Coba Kami Tindaklanjuti Dulu
Menanggapi hal ini, Camat Kerkap Bengkulu Utara Novi Indra menyesalkan sikap Kades, yang merespon masyarakat seperti itu. Novi pun yang langsung turun mendengarkan aspirasi masyarakat ini, akan bertindak menegur Kades untuk segera dilakukan evaluasi dalam pembagian BLT ini. Sejauh ini, pihaknya belum bertemu dengan Kades, dan akan segera ditindaklanjutinya guna penjelasan akan aspirasi masyarakat. Karena menurutnya, BLT ini merupakan kebutuhan masyarakat ditengah pandemi covid 19 ini, dan pihak Pemdes, tidak semestinya berlaku seperti ini.
“Harapan kami, masalah ini dapat segera diselesaikan. Kami akan berkoordinasi dengan desa, seperti apa sebenarnya pembagian BLT didesa Tanjung Putus ini. Jika, apa yang disampaikan masyarakat ini benar, kami akan meminta Kades untuk segera evaluasi dan menyalurkan BLT sesuai dan tepat sasaran,” singkat Novi.
Laporan : Redaksi
