Lurah Gunung Alam, Tidak Tahu Realisasi Belanja Pengadaan Seragam Linmas Langgar Aturan

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Terkait telah dikucurkannya dana kelurahan tahap satu, yang diketahui salah satunya diperuntukkan untuk pembayaran piutang belanja pengadaan seragam linmas. Menariknya, para Lurah tidak tahu jika pembayaran tersebut melanggar dua aturan keuangan sekaligus.

Baca :

Pengadaan Seragam Linmas Gunakan Dana Kelurahan, Syarat Dipertanyakan?

Mirisnya, Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur, mengaku tidak tahu jika pembayaran belanja tersebut menyalahi aturan. Karena, hal tersebut diklaim tidak bermasalah oleh pihak BPKAD Bengkulu Utara. Hal ini disampaikan, oleh Lurah Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Sudarmanto, S.Ip kepada awak media, Selasa (13/8).

“Dana Kelurahan sudah cair, dan piutang belanja pengadaan seragam linmas, sudah kami lunasi. Sejauh ini, tidak ada masalah dan tidak akan bermasalah, kata pihak BPKAD BU,” Ujar Sudarmanto.

Sejauh ini, pihaknya tidak mengetahui seperti apa permasalahan pembayaran piutang pengadaan seragam linmas. Mengingat, dirinya mengaku baru menduduki jabatan Lurah ini. Terlebih lagi, semua dokumen pelaksanaan itu tidak pernah diketahuinya. Ia pun mengaku, hanya tahu sebatas pencairan yang didalamnya ada alokasi untuk pengadaan seragam Linmas. Pencairan sendiri, sudah terjadi pada bulan Juli 2019 kemarin.

“Saya kira tidak ada masalah, jika kami membayar hutang pengadaan seragam linmas, yang sebelumnya sudah dibagikan pada bulan Februari 2019 silam. Jika pun ada, dimana masalahnya, dan saya sendiri tidak tau menahu soal itu. Karena, saya sifatnya hanya meneruskan dan membayarkan yang mana menjadi piutang Kelurahan,” tandasnya.

Untuk diketahui, terkait dana kelurahan sebelumnya sempat timbul konflik. Pasalnya, selain dana tersebut tidak diperbolehkan untuk operasional rutin Kelurahan. Sementara, dana rutin untuk operasional mirisnya hanya dianggarkan Rp. 10 Juta menggunakan dana APBD.

Maka itu, permasalahan pengadaan seragam linmas pada bulan Februari 2019 silam, sempat ditentang oleh Eks Lurah Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Syaiful Anwar. Karena menurutnya, hal itu dinilai mengangkangi dua aturan Undang-undang sekaligus. Tentunya, pasti ada sanksi yang akan berdampak pada kerugian negara.

“Saya berkata ini jelas ada dasarnya. Darimana, pengadaan seragam linmas tersebut, dapat dilakukan pengadaan jika menggunakan dana kelurahan tahun 2019. Sementara, persoalan dana Kelurahan tahun 2019, belum memiliki kejelasan seperti apa, baik juklak maupun juknisnya, terlebih lagi dana tersebut juga belum masuk ke kas daerah. Lalu, bagaimana kita mau belanja, sementara anggarannya aja belum ada alias mendahului anggaran,” singkatnya.

DPRD BU Juga Duga Ada Kejanggalan

Disisi lain, terkait dana Kelurahan ini, juga menjadi perdebatan di kantor DPRD Bengkulu Utara, yang dibuka melalui forum hearing pada komisi I DPRD BU. Dalam hearing yang diketuai oleh Pitra Martin tersebut, menyebutkan pencairan dana kelurahan terindikasi memiliki berbagai macam masalah.

Diantaranya, tidak jelasnya angka Rp 10 Juta yang bersumber dari APBD untuk 5 Kelurahan di Bengkulu Utara. Selain itu, realisasi dana tersebut menjadi pertanyaan tersendiri bagi pihak legislatif. Sayangnya, berbagai pertanyaan tersebut belum bisa dijawab oleh pihak eksekutif, sehingga pembahasan itu ditunda.

“Bagaimana kalau dana 10 juta untuk kelurahan dari APBD ini kita hapuskan, karena dinilai tidak bermanfaat bagi kelurahan. Selain dana tersebut dikucurkan melalui Kecamatan, dikhawatirkan dana itu tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak Kelurahan,” singkat Pitra Martin.

Baca juga :

Sudah Dilunasi, Akhirnya Pihak Ketiga Pengadaan Baju Linmas Gembira

Pihak Ketiga Pengadaan Baju Linmas Dana Kelurahan, Menjerit

Laporan : redaksi

Related posts

Leave a Comment