Dinilai Lambing, Kuasa Hukum Korban Pelecehan Seksual Minta SP3

Kuasa hukum korban pelecehan seksual minta SP3

RubriKNews.com, BENGKULU UTARA – Lambingnya pengusutan kasus dugaan pelecehan seksual membuat kuasa hukum korban Ln, terpaksa mengambil sikap tegas. Yakni, pihaknya akan meminta agar pengusutan dihentikan alias SP3 lantaran kasus ini hanya perbuatan cabul, dimana jika ingin kasus ini di tanggapi korban harus diperkosa terlebih dahulu baru mendapatkan keadilan. Seperti yang diungkapkan korban, kepada kuasa hukumnya.

Baca :

Korban Pelecehan Seksual : Haruskah Saya Diperkosa Dulu, Baru Dapat Keadilan

Jerat Hukum Dan Pembuktian Pelecehan Seksual

” Pengusutan kasus dugaan perbuatan cabul di Kabupaten Bengkulu Utara berbanding terbalik dengan didaerah lain, dimana jika didaerah lain APH serius sikapi kasus pencabulan, namun untuk di Bengkulu Utara justru korban yang juga menjadi pelapor, dibebankan untuk mencari saksi meskipun saksi sudah lebih dari dua orang. Maka itu, kasus ini dinilai tidak perlu lagi dilanjutkan,” ujar Julisti selaku kuasa hukum korban berinisial Lz.

Julisti pun menerangkan atas penilaiannya tersebut, yang berbeda dengan daerah lain. Yang mana kata Julisti, ia heran dengan penegakan hukum di BU ini, yang semestinya untuk mneyelidiki dan mengembangkan sebuah kasus itu sudah menjadi tugas APH. Sementara korban, seyogyanya selain menjadi pelapor hanya menyampaikan nama si pelaku dan saksi si A dan si B. Namun menyangkut kasus kliennya, ia berpendapat jika apa yang sudah disampaikan korban kepada penyidik dinilai kurang kuat alias belum cukup bukti, sebaiknya dihentikan saja atau di SP3.

” Kita sudah melapor, namun anehnya tidak mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) yang mana untuk kasus dugaan perbuatan cabul masuk dalam “LP B”. Namun hal tersebut tidak kita permasalahkan, dengan harapan laporan kita tetap ditindaklanjuti, namun meski sudah memenuhi semua keinginan pihak penyidik dan masih saja tetap dinilai tidak kuat, sebaiknya dihentikan saja,” tegasnya.

Hal ini diungkapkannya, mengingat pihaknya tidak habis fikir dengan pengusutan kasus kliennya tersebut, terkesan sangat lamban. Padahal pengaduan korban sudah berlangsung sejak bulan Agustus silam. Ini syarat dipertanyakan, karena masyarakat pastinya bertanya-tanya terutama kepada keluarga korban yang sudah dinilai menyebarkan fitnah. Padahal, kliennya benar-benar menjadi korban dugaan pelecehan seksual, yang mana semua bukti dan petunjuk sudah ada, mulai dari saksi, bukti ancaman di pesan singkat hingga keterangan dari orang-orang terdekat antara korban dan terlapor yakni oknum Ketua Panwascam Arga Makmur berinisial Iw.

“Kami tidak habis fikir, bukti seperti apa lagi yang diinginkan pihak penyidik. Padahal menurut kami, bukti petunjuk sudah ada. Terlapor pun meski tidak secara langsung mengakui perbuatannya, namun dari kronologi yang ia sampaikan sudah dapat menjadi petunjuk jelas. Yang mana salah satunya, kerap memanggil korban keruangan dengan pintu ditutup rapat dan membawa korban ke Bengkulu diluar tupoksi pekerjaan. Ditambah lagi adanya keterangan saksi lainnya, seperti Ra dan Sa yang jelas mengaku melihat kedekatan keduanya yang dinilai dapat menjadi petunjuk serta adanya yang melihat korban dilecehkan,” bebernya.

Lebih jauh Julisti memaparkan, jika penyidik menginginkan keterangan langsung saksi yang melihat aksi pelecehan seksual. Ia merasa itu sangat tidak mungkin, karena tidak akan ada pelaku aksi pencabulan yang mau melancarkan aksinya dihadapan orang lain, terutama dihadapan staf bawahan sang pelaku itu sendiri. Disinilah, peran profesional seorang penyidik yang semestinya dapat menjadi pengayom masyarakat, yang semestinya dapat menyelidki dan mengembangkan sebuah kasus. Namun fakta yang ada, profesional penyidik APH di Bengkulu Utara ini syarat dipertanyakan, karena penyelidikan kasus kliennya dinilai setengah hati yang diduga adanya intervensi pihak lain, sehingga keprofesionalan seorang penyidk terpengaruh.

“Mana mungkinlah seorang pelaku pelecehan seksual itu mau melakukan aksinya didepan orang, dan itu sangat tidak mungkin. Semestinya dengan bukti petunjuk serta keterangan dari dua orang saksi ditambah keterangan saksi korban itu sudah cukup menjadi dasar seorang penyidik untuk mengembangkan kasus ini. Ini malah terindikasi, keprofesionalan seorang penyidik terpangaruh atas adanya dugaan intervensi pihak lain,” keluhnya.

Julisti pun sejauh ini, meski tetap semangat mengawal kasus yang menimpa kliennya tersebut, namun juga berandai-andai jika memang kasus kliennya ini mendapatkan SP 3 dari pihak APH. Ia tidak akan segan-segan untuk menanyakan dasarnya. Karena semua komponen dasar untuk memulai penyelidikan dinilai sudah lengkap, dan jika ditela’ah berdasarkan benang hukum kasus ini sudah mengarah dan memiliki bukti petunjuk meskipun tidak secara nyata para saksi tidak melihat.

” Kita tetap minta polisi melakukan proses ini sampai tuntas, kalau memang tidak terbukti silahkan keluarkan SP3, jangan digantung-gantung seperti ini, karena masyarakat pastinya mempertanyakan, dan masyarakat semua mengetahui bahwa kejadian ini nyata. Dimana, bukti keyakinan itu terletak pada korban atau kliennya, kalau tidak tertekan mengapa ini bisa terjadi dan korban rela mengundurkan diri. Sementara pekerjaan ini sangat dibutuhkan oleh korban karena kliennya bukan berasal dari keluarga mampu melainkan dari keluarga miskin, namun tidak tahan mempertahankan pekerjaannya, kalau apa yang dilakukan oleh terlapor dengan tekanan diduga untuk mengambil harga dirinya,” demikian pernyataan perempuan eks KPUD Bengkulu Utara ini.

Sekedar mengingatkan, aksi dugaan pelecehan seksual yang terjadi di intern Pengawas Pemilu ini meledak setelah korban Lz meminta mengundurkan diri dari statusnya sebagai staf resepsionist di kantor Panwascam Arga Makmur. Dimana, korban mangku tertekan dan memilih mengundurkan diri, lantaran terus ditekan oleh terlapor yang disinyalir memiliki hasrat terhadapnya. Terlapor diduga melancarkan aksinya, dengan memanfaatkan ketakutan korban atas laporan terlapor hilangnya satu unit ponsel ke pihak berwajib, dimana ponsel tersebut terbawa oleh korban dan telah dikembalikan sebelum 3 X 24 Jam. Sejauh ini, korban sudah putus asa atas proses pengaduannya sebagai korban yang melapor atas dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh eks atasannya di Panwascam Arga makmur, yang terkesan pasif.

Sambung Curahan hati korban dugaan pelecehan seksual———->

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *